Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Tanggapi Desakan Pilih Ekonomi atau Kesehatan, Pemerintah Jawab Ini

Menkes Budi mengatakan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pandemi merebak.

Tanggapi Desakan Pilih Ekonomi atau Kesehatan, Pemerintah Jawab Ini
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Sentra Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). Vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi kurang lebih 1.500 orang yang terdiri atas kelompok warga lanjut usia (lansia), pelayan publik, tenaga kependidikan, dan penyedia layanan transportasi (pengemudi ojol dan ojek pangkalan). Turut serta dalam peninjauan itu antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, dan Direktur Utama RSUI Astuti Giantini. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah lewat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat suara terkait desakan untuk memilih mana yang akan lebih diutamakan pemerintah antara ekonomi dan kesehatan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di tanah air.

Menkes Budi mengatakan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pandemi merebak.

"Arahan presiden jelas bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan," kata Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers pada Senin (21/6/2021).

Budi mengatakan sejak awal arahan Presiden sudah jelas bahwa pemerintah akan menguatkan sisi hulu. 

Yaitu dengan menguatkan implementasi pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dengan baik di lapangan, sambil mempercepat vaksinasi.

"Arahan Presiden jelas, yang harus diperkuat disisi hulu bukan hilir, karena kalau disisi hulunya sudah telat . Ditekankan bagaimana mengimplementasikan PPKM mikro dengan baik di lapangan dengan mempercepat vaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Putuskan Penguatan PPKM Mikro Berlaku Mulai 22 Juni, Ini Rincian Aturannya

Menkes mengatakan Presiden juga sudah jelas mengatakan diawal, bahwa ekonomi tidak mungkin akan bisa jalan kalau kesehatannya tidak selesai, karena memang isu utamanya isu kesehatan.

Oleh karena itu Presiden juga mengutamakan isu kesehatan juga harus diselesaikan. 

"Tidak mungkin ekonominya bisa balik kalau isu kesehatannya tidak selesai. Arahan beliau untuk hal itu cukup jelas," ujarnya.

Sebelumnya, ada desakan dari relawan dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) agar pemerintah memberlakukan lockdown seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.

Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra mengatakan bahwa memulihkan kesehatan dibarengi dengan pemulihan ekonomi menurutnya sesuatu yang tidak mungkin.

Menurutnya pemerintah harus memilih satu kebijakan yang harus diprioritaskan dan memiliki inisiatif yang ekstra dalam pembuatan kebijakan, jika benar-benar ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Karena menurut kebijakan rem dan gas pemerintah menurut Hermawan hanyalah kebijakan yang semakin membuat negara terkatung-katung.

Kebijakan itu hanya menunda bom waktu, karena terbukti tidak dapat mengatasi pandemi.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas