Mensos Risma Nilai Indonesia Tak Bisa Lockdown Seperti Luar Negeri: Disana Kapasitas Keuangan Tinggi
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penilaiannya terkit upaya penekanan kasus positif Covid-19 yang sekarang terus meningkat di Indonesia.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan prinsipnya pemerintah menerima setiap masukan masyarakat dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Termasuk adanya masukan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karantina alias lockdown menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.
"Bapak presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin dalam video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).
Baca juga: Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Bukan karena Klaster Mudik, IDI: Virus dari Luar Negeri Masuk
Hanya saja kata Ngabalin, Pemerintah melakukan pengkajian terhadap setiap masukan atau aspirasi.
Pemerintah hingga saat ini menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih yang paling tepat.
"Setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19. Dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19. Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat," katanya.
Baca juga: 2.972 Anak di Banten Positif Covid-19, IDAI Banten: Warning bagi Orang Tua dan Kepala Daerah
Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional
Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional merespons peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, kebijakan lockdown regional per pulau sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Bamsoet mengatakan, pemerintah juga harus mendorong seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 untuk melakukan penambahan kapasitas Bed Occupancy Ratio atau BOR.
Baca juga: Menko PMK: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Mengubah Paradigma Masyarakat
Menurutnya, kapasitas BOR harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen.
"Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," ucapnya.
Di sisi lain, Bamsoet berharap masyarakat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.
"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Bamsoet.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)
