TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menilai perlu adanya kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia untuk mengantisipasi varian baru virus corona yaitu Lambda masuk ke Indonesia. 

Varian Lambda sendiri diketahui telah menyebar di 29 negara, terutama di wilayah Amerika Latin.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," ujar Sukamta, kepada wartawan, Rabu (30/6/2021). 

Sukamta juga mengungkap bahwa beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. 

"Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," kata dia. 

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia. 

"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes covid. Oleh sebab itu dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan," tegas Sukamta. 

Baca juga: Banyak Varian Baru Corona, Pimpinan DPR: Perketat Pintu Masuk RI

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona.

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," tandasnya.