Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat guna menekan penyebaran Covid-19.

Penerapan PPKM Darurat efektif berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Menyikapi hal itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, meminta peran serta masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

"Kita pahami bersama Covid adalah musuh bersama. PPKM Darurat ini akan efektif kalau kita lakukan bersama-sama," ucap Ganip saat konferensi pers secara virtual bersama Menteri Perhubungan dan Kakorlantas Polri, Jumat (2/7/2021).

Adapun upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik.

Baca juga: Anies Baswedan: Jakarta Hadapi Badai Covid-19

Kata Ganip, jika hal itu diterapkan secara disiplin, kebijakan PPKM Darurat akan efektif sebagai ikhtiar untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Kuncinya adalah disiplin terhadap proses dan disiplin terhadap aturan PPKM Darurat ini, kesuksesan program ini ditentukan oleh kita semua, pemerintah TNI Polri dan seluruh masyarakat kita," ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono.

Baca juga: DKI Jakarta Laporkan Tambahan 9.399 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini, 15 Persennya Anak-anak

Dia mengatakan, program penyekatan dan pembatasan mobilitas masyarakat yang diterapkan Polri dapat maksimal jika dibantu masyarakat.

"Jadi polri sudah berupaya keras untuk meminimalkan kondisi ini, tentunya penyekatan ini tidak bisa maksimal jika tidak di dukung oleh masyarkat mohon kiranya masyarakat mendukung sepenuhnya apa yang kita terapkan bersama," ucap Istiono.