Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

PPKM Darurat Diterapkan, Rakyat Harus Tetap Diberi Bansos

Adapun area PPKM Darurat mencakup 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level

PPKM Darurat Diterapkan, Rakyat Harus Tetap Diberi Bansos
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
ilustrasi.BANSOS PRESIDEN - Ketua Rt 08/04, Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, sedang menyalurkan paket sembako bantuan presiden melalui kementerian sosial, Minggu (9/8/2020). Menurut ketua Rt 08/04, Saycri (51), jumlah warga penerima paket bansos di wilayahnya kali ini dikurangi dari sebelumnya yang mendapat jatah 87 kk kini hanya 77 kk. Paket sembako yang diberikan dalam kantong merah putih ini berisi, mie instan merk Megah Mie 16 bungkus, minyak goreng 2 liter merk Walini, saos sambel ukuran kecil 1 botol merk Nasional, ikan sarden cap Asahi ukuran kecil 4 kaleng, ikan sarden cap Asahi ukuran sedang 2 kaleng dan beras cap Tiga Mangga 10.kg. Ny Ernawati, satu warga penerima mengucapkan terima kasih karena bantuan ini bisa meringankan ekonomi keluarganya yang sedang sulit akibat terdampak Covid-19. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 sebesar 7,1% hingga 8,3% bisa dimaklumi bila tidak tercapai. Bahkan target pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 4,5% hingga 5,3% juga sebaiknya direvisi.

“Kita tidak harus memaksakan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Saat ini keselamatan rakyat lebih penting. Segala sumber daya sebaiknya direalokasi untuk penanganan Covid-19. Percepatan vaksinasi mutlak dilakukan untuk menjangkau seluruh rakyat,” ujar Hergun. 

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI itu menyebut, anggaran PEN pada 2021 sebesar Rp699,43 bisa ditambah terutama untuk kesehatan dan perlindungan sosial.

Seperti diketahui, anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang yakni, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun.

Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 yang kemudian diikuti dengan diberlakukannya PPKM Darurat Jawa-Bali, maka alokasi untuk kesehatan dan perlindungan sosial dipertimbangkan untuk ditambah.

“Kita sangat prihatin beberapa hari lalu ada beberapa pasien tergeletak di halaman sebuah RSUD. Setelah viral, ternyata diketahui pemerintah belum membayar tagihan rumah sakit tersebut. Kasus tersebut jangan sampai terulang kembali. Itulah perlunya penambahan anggaran kesehatan pada PEN 2021,” ungkapnya. 

Hergun melanjutkan, rakyat yang terpapar harus diselamatkan semaksimal mungkin. Menteri Keuangan hendaknya memprioritaskan pembayaran tagihan-tagihan rumah sakit agar penanganan pasien terpapar Covid-19 bisa dilakukan sebaik mungkin.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa agar Covid-19 ini cepat berlalu. Sudah seharusnya rakyat mendukung kebijakan pemerintah dengan menaati dan menjalankan kebijakan PPKM Darurat yang akan berlaku 3-20 Juli, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih patuh dan disiplin dalam mentaati dan menerapkan protokol kesehatan guna menekan laju pertumbuhan Covid-19. Pemerintah sudah all-out namun sebagian masyarakat relatif belum menganggap Covid-19 ini berbahaya. Tentunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan menjadi sangat krusial,” pungkasnya.
 

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas