Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

6 Tempat Pelanggar PPKM Darurat di Jakarta Akan Dibawa Ke Meja Hijau

Dia menyebut Polda Metro Jaya melaporkan enam tempat yang melanggar PPKM Darurat diproses hukum hingga dibawa ke Pengadilan.

6 Tempat Pelanggar PPKM Darurat di Jakarta Akan Dibawa Ke Meja Hijau
screenshot
Kombes Pol Ahmad Ramadhan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Polri mengambil tindakan tegas penegakan hukum kepada sejumlah tempat yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa-Bali.

Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebut tempat-tempat itu tetap buka dan menimbulkan kerumunan orang.

“Kami sudah melakukan tindakan terhadap beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan seperti kafe, Rumah Makan, dan tempat-tempat seperti spa yang tetap buka dimana di dalam PPKM Darurat itu harus tutup,” ujar Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam Dialog Daring bertajuk “Taat PPKM Darurat Harga Mati,” seperti disiarkan di Channel Youtube FMB9ID IKP, Selasa (6/7/2021).

Dia menyebut Polda Metro Jaya melaporkan enam tempat yang melanggar PPKM Darurat diproses hukum hingga dibawa ke Pengadilan.

“Polda Metro Jaya telah melaporkan ada enam titik, atau enam tempat yang telah diproses dan akan diajukan sampai pengadilan,” tegasnya.

Selain itu Polri tengah melakukan pemantauan aktivitas jual-beli online dan langsung di pasar untuk obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama masa pandemi Covid-19.

Polri akan memberikan tindakan tegas terhadap mereka yang menumpukmemainkan harga obat-obatan Covid-19 dan alat keseahatan lainnya.

Baca juga: Volume Kendaraan di Kota Tangerang Masih Tinggi Saat PPKM Darurat

Kombes Pol Ahmad Ramadhan menegaskan para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan, maupun UU Tentang Perlindungan Konsumen.

“Tentu ada pasal-pasal yang akan menjerat para pelaku yang melakukan penjualan di atas rata-rata atau harga eceran tertinggi yaitu Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,” tegas  Kombes Pol Ahmad Ramadhan.

 Sejauh ini Polri melakukan pemantauan harga obat terutama di perdagangan secara online atau di marketplace, dan perdangangan langsung di pasar-pasar dan apotik.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas