TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas para penimbun obat-obatan dan oksigen yang menyebabkan kelangkaan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam video yang diterima tribunnews. Com, Sabtu, (10/7/2021).

"Tindakan tegas kepada para pelanggar PPKM darurat dan para penimbun spekulan obat-obatan dan oksigen. itu hal-hal yang telah dijalankan dalam PPKM darurat ini," kata Moeldoko. 

Moeldoko meminta  meminta masyarakat membantu  upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19  dengan patuh dan disiplin terhadap aturan PPKM Darurat. 

PPKM Darurat diterapkan pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat. Karena dengan berkurangnya mobilitas maka penyebaran atau transmisi virus dapat berkurang.

"Begini gambarannya, apabila orang-orang yang tidak memiliki gejala dan dia melakukan mobilitas semaunya ini sungguh sangat berbahaya. karena semua dari lingkungan yang tidak memahami bahwa mereka adalah orang OTG (orang Tanpa Gejala). untuk itu lah sekali lagi mobilitas manusia itu menjadi hal yang diprioritaskan dalam ppkm darurat ini," katanya.

Baca juga: 8 Petugas Dishub DKI Dipecat karena Langgar PPKM Darurat, Anies: Langkah yang Tepat

Penerapan PPKM Darurat saat ini menjadi penting lantaran melonjaknya kasus Covid-19 hingga lebih dari 30 ribu kasus perhari.

Selain dengan pembatasan mobilitas, pemerintah juga berupaya meningkatkan treatmen atau pengobatan. Salah satunya kata Moeldoko, melalui pengobatan jarak jauh alias telemedicine.

"Agar apa? agar penderita Covid-19 dapat berkonsultasi dan mendapatkan obat tanpa harus keluar dari rumahnya," katanya.

Pemerintah juga menambah anggaran penanganan kesehatan dengan diterapkannya PPKM Darurat ini.

Menambah ketersediaan oksigen dan tempat isolasi dan perawatan karena jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat.