TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menunda program vaksin berbayar individu hingga waktu yang belum ditentukan.

Program ini akan dimulai jika program vaksinasi gratis dari pemerintah berjalan massif.

"Sebagai informasi ini akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (12/7/2021).

Namun, Budi tidak memerinci berapa angka vaksinasi yang telah dicapai dan dapat dikategorikan masif sehingga vaksinasi berbayar dengan nama program vaksinasi berbayar individu
tersebut dapat dimulai.

Budi hanya mengatakan vaksin berbayar akan dimulai setelah akses masyarakat terhadap vaksin besar.

"Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis vaksin), bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," katanya.

Baca juga: Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19, Hanya Terima Pasien Rujukan

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada hari ini, Senin 12 Juli.

Rencananya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.

Adapun harga vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4643/2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah Rp 879.140.

Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar Rp 321.660, kemudian ditambah harga layanan sebesar Rp 117.910.

Total 1 (satu) dosis sebesar Rp 439.570.

Baca juga: Kematian Pasien Lansia dengan Dua Strain Covid-19 di Belgia Picu Pertanyaan Soal Risiko Koinfeksi

Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar Rp 879.140.

Namun, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, vaksinasi harus ditunda karena banyaknya animo sekaligus pertanyaan dari masyarakat.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi vaksinasi berbayar ini kepada masyarakat.

Baca juga: 451 Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Saat Jalani Isolasi Mandiri, Terbanyak di Jawa Barat

"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan
pendaftaran calon peserta," kata Ganti.

Ia pun menuturkan penundaan dilakukan sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

Banyak Desakan

Program ini mendapat kritikan dan desakan dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti DPR RI dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan vaksin gotong royong yang berbayar dijual di apotek-apotek tertentu harus ditolak.

“Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.

Karena ada masyarakat yang menolak vaksin gratis, katanya, apalagi vaksin berbayar.

“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.

Alasan Pemerintah

Budi menjelaskan mengapa pemerintah membuka opsi vaksin berbayar individu yang kemarin ditunda.

Menurutnya,vaksin mandiri atau gotong royong merupakan opsi.
Masyarakat bisa memilih apakah akan menunggu vaksin gratis dari pemerintah atau membayar melalui program vaksinasi gotong
royong.

"Vaksin gotong royong di Ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang
luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Menkes.

Ia mengatakan, vaksin mandiri diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Perusahan-perusahaan tersebut ingin mendapatkan vaksin untuk para karyawannya.

Baca juga: Dalam Tiga Minggu ke Depan RSCM Akan Berubah Jadi RS Covid-19

"Ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa, masuk melalui
programnya Kadin itu dibuka," katanya.

Selain itu kata Budi, vaksin mandiri dibuka karena ada warga negara asing yang sudah lama tinggal dan berusaha di Indonesia ingin mendapatkan vaksin.

Namun mereka tidak bisa masuk ke program vaksin gotong royong inisiasi Kadin.

"Ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner misalnya, mereka juga ingin
mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu," katanya.

Vaksin Gotong Royong adalah program vaksinasi yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan pemerintah.

Tujuan dari program tersebut yakni untuk mempercepat akses terhadap vaksin terutama di sektor usaha.

Program diperuntukan bagi perusahaan yang mau memberikan vaksin gratis kepada karyawannya.

Hanya saja, perusahaan tidak mendapatkan vaksin tersebut secara cuma-cuma, melainkan harus membeli.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi masalah vaksin berbayar ini dengan mengatakan, memang banyak pihak yang meminta agar ada vaksin secara mandiri.

Namun, ia menegaskan fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan.

"Vaksin mandiri ini kan bagi yang mau memilih vaksin. Ini kan vaksinnya ada macam-macam. Yang mau milih vaksin ikut fasilitas vaksin mandiri dengan vaksin yang dikehendaki. Tapi fasilitas vaksin gratis yang disiapkan pemerintah terus berjalan dan gratis," kata Dasco.

Sementara Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay justru mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini.

Menurutnya, tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis.

Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," ujarnya.

Namun, Ketua DPP PAN itu tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja.

Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

"Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ujarnya.

Kemudian Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam
pelaksanaan vaksinasi.

"Akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," kata Netty.

Ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat.

Ia juga meminta presiden mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. (Tribun Network/Taufik ismail/Rina Ayu/Chaerul Umam/Lusius Genik/sam)