Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Vaksinasi Berbayar Tetap Lanjut, Kemenkes dan Kementerian BUMN Susun Petunjuk Teknis

Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu.

Vaksinasi Berbayar Tetap Lanjut, Kemenkes dan Kementerian BUMN Susun Petunjuk Teknis
Shutterstock
Ilustrasi vaksinasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu.

Penundaan sementara dilakukan guna menyusun petunjuk teknis yang mengatur lebih detail pelaksanaan program vaksinasi berbayar ini.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memaparkan, pihaknya bersama dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma Persero sedang bersama-sama menyiapkan petunjuk teknis tersebut.

"Kita harapkan dapat segera mungkin kita finalisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong royong individu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7/2021).

Ia mengatakan, dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu disampaikan bahwa, PT Bio Farma yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin Covid-19 dalam vaksinasi gotong royong individu.

Baca juga: Kemenkes Jamin Vaksinasi Berbayar Tak Ganggu Program Pemerintah

"Kami juga meminta dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum memberikan user ID pada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melayani vaksinasi gotong royong individu," jelas perempuan berhijab ini.

Diharapkan melalui petunjuk teknis yang sedang digodok ini, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu dapat berjalan lebih efektif efisien dan akuntabel.

"Pelaksanaannya vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah. Mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatannya akan berbeda," jelas Siti Nadia.

Siti Nadia menjelaskan, keputusan vaksinasi gotong royong individu dilandasi adanya banyak masukan dari masyarakat dalam rangka untuk mempercepat vaksinasi yang ada saat ini.

"Kita tahu bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi dan semakin cepat pelaksanaa vaksinasi itu maka laju penularan akan juga bisa kita kendalikan," ungkap Nadia.

Lebih jauh ia mengatakan,
vaksinasi gotong-royong individu ini sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah.

"Kami tegaskan kembali bahwa vaksinasi gotong-royong individu ini adalah sifatnya sebagai salah satu opsi," tegasnya.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas