Tribun

Virus Corona

PPKM Darurat Diperluas, Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Segera Cairkan Semua Bansos

Hidayat Nur Wahid menagih janji pemerintah yang sejak 1 Juli 2021 menyatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial di tengah penerapan PPKM darurat.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
PPKM Darurat Diperluas, Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Segera Cairkan Semua Bansos
Humas MPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menagih janji pemerintah yang sejak 1 Juli 2021 telah menyatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat.

Namun, hingga kini banyak sekali warga mengeluhkan belum menerima bantuan sosial tersebut.

Padahal kebijakan PPKM Darurat sejak 12 Juli 2021 sudah diperpanjang dan diperluas hingga 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 15,16, dan 18 tahun 2021.

Pembatasan pergerakan tersebut membuat rakyat dan dunia usaha semakin mengalami kesulitan ekonomi.

Sehingga, pemerintah seharusnya sejak awal sudah mengantisipasi dan secepat mungkin melunasi janjinya dengan segera menyalurkan semua bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.

"Harusnya pemerintah benar-benar antisipatif dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yaitu segera melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari korona, kelaparan, dan dampak sosial ekonomi dari diberlakukannya PPKM Darurat itu," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Tolak Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Didi Riyadi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi & Beri Solusi Ini

"Perlindungan tersebut harusnya dilaksanakan sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat, dengan tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai verivikasi dan vaktualisasi DTKS, agar jangan terus tertunda akibat birokrasi di Kemensos, juga jangan sampai terulang kasus Bansos sebelumnya yang tidak tepat sasaran maupun yang dikorupsi," lanjut dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, lambannya pemerintah dalam penyaluran Bansos membuat semakin banyak warga terdampak Covid-19 tidak bisa tinggal di rumah.

Akibatnya terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas