Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Demikian terlihat dari temuan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Tercatat, ada 57 persen responden yang meminta pemerintah menghentikan kebijakan PSBB.

"Mayoritas 57,1 persen merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera jalan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Minggu (18/7/2021).

Ia menuturkan hanya 38,8 persen responden yang menilai sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi.

Sedangkan, 4,1 persen responden memilih tidak menjawab.

Baca juga: Sukseskan Penanganan Covid-19, Ikatan Istri Partai Golkar Gelar Vaksinasi Bagi Masyarakat Umum

"Jadi ini persoalan antara ekonomi dan kesehatan," katanya.

Sebagai catatan, survei LSI menggunakan metode survei simple random sampling dengan margin of eror +/- 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Sebaliknya, survei digelar pada 20-25 Juni 2021 lalu.

Genjot vaksinasi di tiga provinsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Banten menjadi prioritas untuk mengejar herd immunity.

Tiga provinsi tersebut menurutnya perlu diprioritaskan karena tingkat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di tiga wilayah tersebut tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021) dalam unggahan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Kemudian sekarang provinsi mana yang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12%, Jawa Barat 12%, Jateng 14%, Banten 14%," kata Jokowi.

Ia mengungkapkan awalnya provinsi DKI Jakarta dan Bali menjadi daerah yang diprioritaskan untuk vaksinasi massal.

Namun demikian, kata Jokowi, saat ini di DKI Jakarta dan Bali sudah tinggi tingkat vaksinasinya.

Baca juga: Cek RS Polri Kramat Jati, Kapolri Minta Semua Pasien Covid-19 Dapat Pelayanan Terbaik

"Jakarta dan Bali, kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81% dosis yang disuntikkan. DKI sudah 72%, ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity," kata Jokowi.

Dengan demikian, kata dia, Pulau Jawa diharapkan segera masuk ke herd immunity di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September.

Apabila sekira 83 juta stok vaksin dalam bentuk vaksin jadi maupun bulk yang masih tertahan bisa segera divaksinasi ke masyarakat, kata dia, maka target tersebut akan tercapai lebih cepat.

Baca juga: Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Untuk Antisipasi Peningkatan Kasus Pada Libur Idul Adha

"Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai," kata Jokowi.

Sebelumnya ia mengatakan menurut data yang diperolehnya vaksin baik berupa vaksin jadi maupun bulk yang sudah masuk ke Indonesia berjumlah sudah 137 juta.

Padahal, kata dia, yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta.

Artinya, kata dia, stok yang ada baik yang ada di Biofarma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit, puskesmas-puskesmas terlalu besar.

Baca juga: Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Untuk Antisipasi Peningkatan Kasus Pada Libur Idul Adha

"Sebab itu saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah, tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Ia optimistis dalam sehari 5 juta dosis vaksin bisa diberikan ke masyarakat mengingat beberapa hari lalu 2,3 juta masyarakat tervaksinasi dalam sehari

"Saya yakin lima juta itu bisa. Sekali lagi tidak usah ada stok. Stoknya yang ada itu hanya di biofarma, yang lain-lain itu cepat habisin, cepat habisin. Sehingga ada kecepatan. Karena salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Dirjen WHO," kata Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta vaksinasi dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) diteruskan.

"Mengenai vaksinasi juga seperti yang saya lihat kemarin yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door to door itu, ini saya kira diteruskan," kata Jokowi.