Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fraksi PKS Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi di Tengah PPKM

Mulyanto meminta Pemerintah melibatkan kader PKK dan Posyandu Se-Indonesia untuk meningkatkan kecepatan program vaksinasi.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Fraksi PKS Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi di Tengah PPKM
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi: Anak-anak menjalani vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Forum Bandung Sehat di Gedung Binangkit PKK Kota Bandung, Jalan Sukabumi Dalam, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021). Vaksinasi Covid-19 dosis pertama yang diikuti sekitar seribu anak se-Kota Bandung usia 12-18 tahun itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan masa PPKM lanjutan ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk menggenjot program vaksinasi.

"Pasalnya, meski telah berlalu hampir satu bulan PPKM level 4 diberlakukan, indikator kasus positif baru harian dan positive rate hasil testing masih tinggi," ujar Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Mulyanto melihat proses vaksinasi masih sangat lambat yakni rata-rata di bawah 1 juta dosis per hari dengan jangkauan 15 persen dari populasi.

Sehingga tak heran NikkeiAsia, terkait dengan indeks recovery yang memprediksi seberapa dekat negara-negara pulih dari pandemi, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 120 negara.

Baca juga: Pengelolaan Limbah Medis Covid, Rp 1,3 Triliun akan Digelontorkan

Oleh karena itu, Mulyanto meminta Pemerintah melibatkan kader PKK dan Posyandu Se-Indonesia untuk meningkatkan kecepatan program vaksinasi.

Karena, kata dia, kader PKK dan Posyandu memiliki keterampilan di bidang kesehatan masyarakat dan menyebar di seluruh pelosok.

Berita Rekomendasi

"Pemerintah jangan malah menerjunkan BIN, yang bukan tupoksinya. Biarlah BIN menjalankan tugas mencari, mengelola dan menganalisis data intelejen. Jangan dibebani dengan tugas vaksinasi," tegas Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto menilai sebenarnya lambatnya vaksinasi bukan karena ketiadaan vaksin, tapi lebih dikarenakan distribusi dan operasionalisasi di lapangan. Vaksin yang terserap baru 37 persen dari total.

Baca juga: Polri Sebut Banyak Anggotanya Yang Sempat Bingung Sosialisasi Penanganan Covid-19

"Selain itu ditengarai vaksin Sinovac masih numpuk berupa bahan baku di BUMN Bio Farma. Sehingga banyak daerah yang mengeluhkan kehabisan vaksin," ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan pihak Pemerintah pada Selasa (27/7), dari jumlah dosis vaksin yang diimpor dengan total sebanyak 173.306.740 dosis, baru 64,13 juta yang telah digunakan untuk vaksinasi.

"Itu jumlah dosis kesatu maupun kedua, atau baru sekitar 37 persen dari dosis vaksin yang ada. Dengan demikian stok vaksin yang masih tersedia sebesar 67 persen," tandasnya.

Untuk diketahui, menurut keterangan Pemerintah, sampai tanggal 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45,5 juta orang atau 21,9 persen dari target. Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18,6 juta orang atau sebesar 8,9 persen dari target.

Baca juga: Kapasitas 660 Bed, Rumah Isolasi Terpusat untuk Pekerja Pabrik Terpapar Covid Didirikan di Bekasi 

Bila berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World in Data, maka Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 15 persen dari populasi. Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari.

Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 37,5 persen dan 17,4 persen populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas