TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Wisma DPR yang berlokasi di kawasan Kopo, Bogor, Jawa Barat, jadi skala prioritas sebagai fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi Anggota DPR yang terpapar virus Corona.

"Kami menyiapkan lebih dahulu Wisma Kopo DPR, itu fasilitas yang mempunyai banyak kamar. Kalau penuh, maka kita berjaga-jaga, disiapkan di dua tempat (hotel). Ini upaya kami menekan laju Covid-19,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Dasco menegaskan, fasilitas isoman tidak hanya untuk anggota DPR, namun juga tenaga ahli anggota DPR, staf Setjen DPR RI, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI.

"Jadi tidak khusus hanya anggota DPR," ucap Dasco.

Baca juga: Sekjen PAN Eddy Soeparno Ajak Anggota DPR Maksimalkan Rumah Jabatan untuk Isoman, Tak Perlu Hotel

Dasco mengatakan fasilitas isolasi mandiri tersebut disiapkan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kalau dia sakit Covid dan tidak dicarikan tempat itu otomatis akan menular. Jadi ini tidak khusus anggota DPR tapi perangkat DPR keseluruhan," kata Dasco.

Pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi para anggota DPR dan seluruh staf yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal itu berdasarkan surat bernomor SJ/09596/SetjenDPR RI/DA/07/2021 perihal fasilitas isolasi mandiri untuk anggota dewan yang terpapar Covid-19 dan diteken oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Saat dikonfirmasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui hal itu. Dia menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isoman tersebut.

Baca juga: Fraksi PAN: Batalkan Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota DPR

"Tentu kerja sama kami dengan Ibis dan Oasis. Ini pun ya doa kami mudah-mudahan tak ada yang masuk ya. Itu kan cuma untuk prepare kami," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Indra mengungkapkan, bahwa fasilitas isoman di hotel tersebut terkait adanya keluhan dari anggota Dewan lantaran beberapa rumah jabatan DPR di Kalibata dipakai untuk isoman.

Mereka khawatir hal itu akan menimbulkan risiko tinggi penularan Covid-19 di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR.

"Ada beberapa anggota yang saya sampaikan beberapa minggu lalu yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata, itu juga dikomplain oleh anggota lain karena berisiko menularkan bagi lingkungan. Tentu ini menjadi masalah," ujarnya.

Di sisi lain, Indra menjelaskan bahwa kerja sama penyediaan fasilitas isoman dengan pihak luar telah diatur dalam surat edaran Dirjen perbendaharaan negara Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.

Baca juga: Anggota DPR Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, PHRI Jakarta: Tetap Tak Menolong Industri Perhotelan

"Di poin C disebutkan, dalam hal tidak tersedia mess atau asrama atau wisma K/L atau satker dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana," ujarnya.

"Tentu kami menjajaki untuk mengantisipasi kalau nanti ada anggota yg positif lagi supaya tidak berada di lingkungan kompleks Kalibata, karena menimbulkan risiko di dalam rumahnya dan di dalam lingkungannya," katanya.

Buang Anggaran

Sejumlah anggota dewan yang dihubungi cenderung menolak rencana ini, bahkan ada yang meminta hal itu dibatalkan saja.

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti menyebut isoman di hotel ini buang-buang anggaran.

"Anggota DPR juga sama seperti masyarakat lainnya, manusia biasa yang ketika sakit membutuhkan perawatan, ketika sakitnya tidak parah bisa istirahat di rumah," ujar Krisdayanti.

Baca juga: Krisdayanti : Fasilitas Hotel Bintang 3 untuk Isoman Anggota DPR Buang-buang Anggaran 

 Ia mengatakan, semua orang berkondisi kritis akan menjadi prioritas di mana pun rumah sakitnya. Termasuk perawatan bagi pejabat negara yang kondisinya kritis, ada komorbid, bergejala berat, menurut saya itu manusiawi," jelasnya.

Ia melihat Bahasa “untuk anggota DPR” kurang tepat. “Membuat stigma di masyarakat anggota DPR memohon untuk dieksklusifkan dalam situasi genting ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anas Thahir, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP.

"Itu saya nilai kontra porduktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga  harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," ujar Anas, kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Krisdayanti : Fasilitas Hotel Bintang 3 untuk Isoman Anggota DPR Buang-buang Anggaran 

Menurut Anas, para anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

"RJA cukup representatif untuk tempat Isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," kata Anas.

Dia menegaskan anggaran yang diperuntukkan menyewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting. Terutama yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Maksimalkan Dukungan Obat dan Layanan Konsultasi Dokter Bagi Pasien Isoman

Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto  juga tidak setuju dan meminta agar rencana itu dibatalkan. “Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Diketahui, anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan fasilitas hotel itu berasal dari dana yang bersifat kontingensi.

Misalnya anggaran kunjungan kerja luar negeri anggota DPR yang tidak terpakai selama masa pandemi Covid-19.

Yandri menyarankan jika ada refocusing anggaran, lebih baik diperuntukan untuk masyarakat.

"Seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, atau untuk bantuan yang lain yang langsung kepada masyarakat," ujar Waketum PAN itu.

Tidak Menolong

Tanggapan lain datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta.

PHRI melihat kebijakan hotel untuk isoman tidak berdampak besar terhadap kinerja perhotelan yang saat ini tertekan pandemi Covid-19.

"Tidak akan menolong banyak lah, tidak semua anggota DPR yang isoman, kalau jumlah anggota 500-an, paling hanya 50 orang yang isoman," ujar Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Menurut Sutrisno, jumlah hotel yang ada di DKI Jakarta saat ini sebanyak 990 unit, dan misalnya satu hotel tersedia 100 kamar, maka jumlahnya mencapai 99 ribu kamar.

"Jadi mestinya bukan hanya anggota DPR, tapi dibuka untuk yang lebih luas, masyarakat. Jadi hotel yang ikut lebih banyak," tuturnya.

Sutrisno pun mengaku, hingga saat ini belum mengetahui berapa hotel yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk melayani anggota dewan isolasi mandiri.

"Belum tahu saya yang sudah kerja sama, saya juga baru tahu ini," ucap Sutrisno. (Tribun Network/Chaerul Umam/Vincentius Jyestha/Seno Kumbodo/sam)