Pimpinan Komisi VI DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Keberadaan Vaksin
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mempertanyakan keberadaan stok vaksin di daerah.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mempertanyakan keberadaan stok vaksin di daerah.
Hal tersebut disampaikan Martin menyikapi pernyataan Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga yang menyebut saat ini ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-19 yang belum terpakai di daerah.
"Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini jadi bertolak belakang?," tutur Martin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/8/2021).
Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya terbuka saja mengenai keberadaan vaksin ini.
"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," tanya Martin.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya ke Masyarakat DKI: Vaksin Bukan untuk Menyusahkan
Seperti diketahui, surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi mensyaratkan kartu vaksin, minimal dosis pertama.
"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," papar Martin.
Oleh sebab itu, Martin meminta pemerintah lebih transparan mengenai keberadaan vaksin di daerah.
"Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah," tutur Martin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.