Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

KPAI: Pemerintah Wajib Lakukan Pemerataan Vaksinasi jika PTM Digelar

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta pemerintah terus mempercepat proses vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun.

KPAI: Pemerintah Wajib Lakukan Pemerataan Vaksinasi jika PTM Digelar
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
VAKSINASI PENYANDANG DISABILITAS - Puskesmas Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, menggelar kegiatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, Senin (16/8/2021). Dalam upaya mencapai percepatan herd immunity, vaksinasi dilakukan selain di halaman Kantor Kecamatan Periuk, juga secara door to door. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta pemerintah terus mempercepat proses vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun.

Langkah ini, menurutnya, perlu dilakukan jika PTM Terbatas di wilayah PPKM Level 1-3 diperbolehkan. 

Retno mengingatkan bahwa dalam Surat Kebijakan Bersama (SKB) Empat Menteri, jika guru dan tenaga kependidikan lain sudah mendapatkan vaksin COVID-19 maka wajib memberikan tatap muka terbatas. 

“Tidak ada revisi yang menyatakan bahwa seharusnya mensyaratkan PTM di gelar jika   minimal 70 persen warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Senin (16/8/2021). 

Menurut Retno, vaksinasi kepada siswa juga menjadi kewajiban untuk menciptakan kekebalan kelompok. 

Baca juga: Sebut Telah Capai 1,6 Juta Per Hari, Jokowi Minta Vaksinasi Dipercepat Lagi

Selama ini, Retno mengatakan jumlah siswa lebih banyak dibandingkan guru dan tenaga kependidikan.

"Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa. Sementara kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70 persen populasi sudah divaksin," ujar Retno.

Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan sekolah yang berada di wilayah PPKM Level 1 hingga Level 3 diperbolehkan untuk menjalankan PTM terbatas.

Kebijakan ini merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

Alasan Kemdikbudristek mengijinkan pembukaan sekolah tatap muka  atau PTM terbatas adalah demi mencegah terjadinya learning loss yang bisa berdampak pada masa depan anak-anak Indonesia. 

Apalagi, selama ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dianggap tak efektif karena banyak siswa yang merasa kesulitan dan tak maksimal untuk menyerap ilmu.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas