TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melanjutkan kebijakan PPKM baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa.

Seiring melandainya penyebaran Covid-19 di Jawa-Bali khususnya di kota-kota besar, pemerintah diminta mewaspadai penyebaran Covid-19 di desa-desa. 

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengingatkan pemerintah agar memerhatikan fenomena penyebaran Covid-19 di desa-desa yang cenderung tidak terdata dengan baik. 

"Saya mendapat laporan dari daerah-daerah, saat ini tidak sedikit warga desa yang mengalami gejala seperti Covid-19. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tentu mereka tidak melakukan tes swab antigen atau swab PCR. Efeknya kondisi ini tidak direkam pendataannya oleh Satgas Covid-19," ungkap Okky, di Jakarta, Kamis (19/8/2021). 

Situasi tersebut, imbuh Okky, jamak dilaporkan terjadi di dusun dan desa di pelosok daerah.

Baca juga: 7 Wilayah Indonesia Miliki BOR di Bawah 30 Persen, Satgas Covid-19: 3 di Antaranya di Pulau Jawa

Kondisi ini semakin krusial lantaran masyarakat enggan melakukan tes antigen atau tes PCR di pusat kesehatan masyarakat (PKM).

"Ada kekhawatiran jika datang ke Puskesmas akan di-Covid-kan. Ini kenyataan yang terdapat di lapangan. Saya kira edukasi dan sosialisasi khususnya ke masyarakat desa harus lebih digenjot," tegas Okky. 

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggerakkan aparat di kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi dan bergerak mengendalikan penyebaran Covid-19. 

"Pilihannya harus melakukan tes (testing), lacak (tracing) dan isolasi (treatment) serta vaksinasi di desa-desa. Ini harus dipercepat, jangan sampai menjadi gunung es. Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dapat memberi atensi soal ini," harap Okky. 

Meski demikian, Okky menyebutkan tantangan penanganan Covid-19 di desa dan daerah di luar Jawa mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan dan minimnya oksigen serta obat-obatan. 

"Persoalannya di desa dan daerah luar Jawa minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan, oksigen dan obat-obatan yang tidak sama dengan di kota. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah pusat," tandasnya.