Soal TWK KPK, Moeldoko: Jangan Semua Lari ke Presiden
Komisi Nasional HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses TWK pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara mengenai desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ambil alih permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Menurut Moeldoko, jangan semua permasalahan minta diselesaikan Presiden.
"Jangan semua persoalan itu lari ke presiden," kata Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, (18/8/2021).
Sebelumnya Komisi Nasional HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses TWK pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Proses TWK itu memicu kontroversi yang tak kunjung usai hingga sekarang ini.
Moeldoko mengatakan dalam pemerintahan terdapat struktur organisasi. Di dalam struktur terdapat pejabat yang memilki tugas kerja sesuai dengan peraturan yang diamanatkan kepadanya. Seharusnya kata Moeldoko pejabat tersebutlah yang menyelesaikan persoalan itu.
Baca juga: Istana: Presiden Tidak Pernah Pusing dengan Kritik
"Terus ngapain yang di bawah? Saya pikir urusan kepegawaian itu ada yang mengatur.
BKN punya standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu," katanya.
Mantan Panglima TNI tersebut, meminta agar Presiden diberikan ruang untuk berpikir hal-hal yang besar.
Sementara itu, untuk persoalan teknis diselesaikan oleh pejabat di bawahnya.
"Itu struktural memang seperti itu, biar apa, struktur organisasi bernegara berjalan efektif," pungkasnya.