TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta agar Mabes Polri turun tangan mengusut bocornya sertifikat vaksin di media sosial yang diduga milik Presiden Joko Widodo.

"Ini sudah menyangkut data privasi masyarakat yang bocor, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mencuri ini harus bisa diusut," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Dia mengatakan bahwa hal semacam ini pasti akan meninggalkan jejak digital forensik. Tim siber dari Mabes Polri pun diharapkan bisa menyelesaikannya.

"Ini membuat kegaduhan. Jangan sampai kegaduhan ini mengganggu kita dalam rangka mengendalikan Covid-19. Itu harus benar ya," katanya.

Legislator PDIP itu mengamini bahwa kelemahan suatu aplikasi pasti akan mengalami kebocoran.

"Tapi ketika ada sertifikat presiden yang bocor saya kira suatu yang harus diselesaikan, ada yang perlu diberesi," katanya.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, DPR: Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi

"Tetapi bukan berarti begitu ada masalah kemudian aplikasinya dihentikan, enggak boleh begitu, aplikasi ini modelnya harus tetap dibutuhkan dalam rangka screening siapa yang divaksin sudah atau belum," pungkas Rahmad.

Sebelumnya beredar sertifikat vaksin Jokowi di media sosial Twitter.

Dari unggahan tersebut tampak identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari  dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).