Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Komisi II DPR: Pemerintah Pusat Harus Awasi Distribusi Vaksin di Daerah

Pemerintah daerah (Pemda) diminta lebih serius mencapai target vaksinasi Covid-19.

Komisi II DPR: Pemerintah Pusat Harus Awasi Distribusi Vaksin di Daerah
dok. DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pemerintah pusat perlu mengawasi dan mengevaluasi setiap Pemda dalam pendistribusian vaksin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) diminta lebih serius mencapai target vaksinasi Covid-19.

Pendistribusian vaksin Covid-19 dari provinsi ke kabupaten/kota tidak boleh tersendat.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pemerintah pusat perlu mengawasi dan mengevaluasi setiap Pemda dalam pendistribusian vaksin.

Baca juga: PPKM Level 2-4 Berakhir Senin Besok, Diperpanjang Lagi atau Dilonggarkan? Ini Data Kasus Covid-19

"Artinya, tidak boleh ada penumpukan," kata Guspardi, Minggu (5/9/2021).

Menurut Guspardi, Pemda harus mendistribusikan vaksin hingga kecamatan, kelurahan, desa, RW atau RT.

"Yang penting itu adalah keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan vaksinasi bagaimana target yang kita inginkan itu bisa tercapai," katanya.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Tidak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi

Selain itu, dia meminta Pemda harus responsif seperti melapor ke pusat jika menghadapi kendala.

"Apa persoalannya. Misalkan terjadi keterlambatan, penumpukan. Kenapa ada penumpukan? Berarti dia tidak bekerja," ujar Guspardi.

Menurut Guspardi, idealnya evaluasi pendistribusian vaksin setiap hari. Dia mendorong ada saksi bagi Pemda yang tidak serius melaksanakan vaksinasi.

Baca juga: CARA Download Sertifikat Vaksin Covid-19 ke-1 & Ke-2 Melalui Link SMS 1199 dan PeduliLindungi

"Lakukan sanksi peringatan dan sebagainya. Dari pusat perlu ada pengawasan. Dari bawah juga perlu ada manajemen. Bagaimana mengelola vaksinasi ini, berapa jumlah penduduk di kecamatan," tuturnya.

Guspardi mengatakan setiap pemerintah provinsi perlu memetakan jumlah penduduk dan sasaran vaksin di tingkat kabupaten dan kota.

Selain itu, pemda harus terus mensosialisasikan pentingnya masyarakat mengikuti vaksin.

Faktanya masih banyak masyarakat menolak vaksin.

"Libatkan pemimpin formal, ormas, organisasi keagamaan, ulama, ustad, dan tokoh-tokoh bagaimana vaksinasi ini diterima masyarakat," ujar Guspardi.(Willy Widianto)

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas