Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Susun Kebijakan Antisipasi Peningkatan Mobilitas Periode Libur Panjang

Pembukaan pintu masuk internasional akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Pemerintah Susun Kebijakan Antisipasi Peningkatan Mobilitas Periode Libur Panjang
dok
Prof Wiku Adisasmito 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS, COM, JAKARTA - Pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas, termasuk kegiatan wisata di periode libur Natal dan Tahun Baru.

Antisipasi juga dilakukan untuk mobilitas pelaku perjalanan internasional yang akan melakukan kunjungan wisata seperti ke Bali, menyusul akan dibukanya Bandara Ngurah Rai, Bali pada 24 Oktober mendatang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia," kata Wiku dalam siaran persnya, Rabu, (6/10/2021). 

Khusus untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia, pemerintah terus memantau perkembangan adanya varian asing. 

Baca juga: Kasus Covid Indonesia Turun 20 Kali Lipat dari Puncak Kedua, Wiku: Indonesia Bersiap Menuju Endemi

Balitbangkes yang didukung 17 laboratorium dengan kemampuan mendukung upaya whole genome sequencing (WGS), akan terus mengoptimalkan sumberdaya dan pemantauan distribusi varian diberbagai daerah. 

Berita Rekomendasi

"Nantinya hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat," kata Wiku.

Disamping itu, mengingat Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi kasus yang cukup terkendali, sudah sepatutnya semua pihak mempertahankannya dengan tidak terlena dan tetap berhati-hati.

Pemerintah daerah dimohon serius dalam melakukan pengawasan kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat membantu sosialisasi yang jelas di daerah masing-masing khususnya rincian protokol kesehatan yang harus dijalankan.

"Untuk meminimalisir peluang penularan sebesar-besarnya," pungkas Wiku.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas