TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Obat Molnupiravir direncanakan akan tiba di Indonesia pada Desember 2021 ini.

Kehadiran obat besutan produsen Merck, Amerika Serikat tersebut salah satu untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi terjadi akhir atau awal tahun nanti.

Lantas pasien dengan kriteria seperti apa yang bisa menerima obat ini?

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan, Molnupiravir merupakan golongan obat antivirus yang memiliki fungsi untuk menghambat virus untuk bereplikasi.

Hasil uji klinis tahap 3 Molnupiravir ini rumah sakit dan menurunkan angka kematian sebanyak 50 persen pada kasus ringan.

"Sekali lagi ini untuk kasus ringan, bukan kasus sedang dan kasus berat," katanya dalam kegiatan virtual, Minggu (31/10/2021).

Meski demikian, Dante menegaskan kehadiran obat antivirus ini bukan game of changer atau pengubah situasi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki Terpapar Covid-19

"Game of changer-nya adalah mosaik yang terbentuk mulai dari protokol kesehatan yang baik, vaksinasi yang cepat dan pengobatan mumpuni," katanya.

Sementara itu, Ahli epidemiologi Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menegaskan, manfaat vaksinasi jauh lebih baik daripada obat.

Ia mengatakan, vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terinfeksi Covid-19 yang parah bahkan kematian.

"Terus terang semua jenis vaksin Covid-19 jauh lebih bermanfaat dibanding molnupiravir yang diduga bermanfaat pada 5 hari pertama setelah terinfeksi dan hanya yang bergejala sedang. Efeknya jauh lebih baik untuk mencegah kena Covid-19 yang parah dan kematian. Fokus pada vaksinasi," ujar Pandu.

Baca juga: 73 Juta Orang Indonesia Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap, 35% dari Target

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan sampai saat ini Merck belum memberikan rincian harga pasti mengenau obat Molnupiravir.

"Ada yang mengatakan satu pil itu atau satu siklus terapi itu bisa mencapai USD 700 (Rp 9,9 juta). Tetapi kita akan tunggu, karena sampai saat ini Merck belum memberikan harganya dan kepastiannya berapa," kata Nadia.

Nadia juga memastikan pemerintah tidak akan bersikap kaku.

Apabila memang hasil kajian FDA dan juga BPOM RI tidak menunjukkan suatu perkembangan hasil yang baik, maka Indonesia masih bisa mengurungkan niat untuk membeli obat produksi Merck itu.

Direktur Eksekutif Medicines Patent Pool, Charles Gore menjelaskan hasil awal untuk molnupiravir “menarik”.

Baca juga: Aturan Terbaru Penerbangan Domestik Garuda Indonesia Sesuai Ketentuan Terbaru dari Satgas Covid-19

Dia berharap perjanjian lisensi sukarela pertama untuk pengobatan Covid-19 ini akan mengarah pada yang lain.

Meskipun permintaan berulang kali dari pemerintah dan pejabat kesehatan, tidak ada pembuat vaksin yang menyetujui kesepakatan serupa.

Sebuah hub yang didirikan WHO di Afrika Selatan, yang dimaksudkan untuk berbagi resep dan teknologi vaksin RNA messenger, belum menarik satu pun farmasi untuk bergabung.

Merck telah meminta pilnya dilisensikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS dan Badan Obat-obatan Eropa, keputusan yang dapat diambil dalam beberapa minggu.

Merck melaporkan bulan ini bahwa molnupiravir mengurangi rawat inap dan kematian hingga setengahnya, di antara pasien dengan gejala awal Covid-19.

Hasilnya sangat kuat sehingga para ahli medis independen yang memantau uji coba merekomendasikan untuk menghentikannya lebih awal.

Pil Covid-19 ini dapat menjadi terobosan baru, karena bisa diminum orang di rumah untuk mengurangi gejala dan mempercepat pemulihan.

Keberhasilannya diharap akan mengurangi beban kasus yang menghancurkan fasilitas kesehatan dan membantu mengekang wabah di negara-negara miskin dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah.

Pil Covid-19 ini juga akan meningkatkan pendekatan penanganan dua cabang terhadap pandemi, yakni perawatan melalui pengobatan dan pencegahan, dan terutama melalui vaksinasi.

Badan amal Doctors Without Borders menyambut baik kesepakatan yang dicapai Merck untuk membagikan pil Covid-19-nya, tetapi mengatakan itu tidak cukup.

“Lisensi tersebut mengecualikan negara-negara berpenghasilan menengah-atas utama seperti Brasil dan China dari wilayah pembuatnya, di mana terdapat kapasitas yang kuat dan mapan untuk memproduksi dan memasok obat-obatan antivirus,” kata Yuanqiong Hu, penasihat hukum dan kebijakan senior di Doctors Without Borders. (Tribun Network/rin/kps/wly)