Vaksin Novavax Dikabarkan Sudah Kantongi Izin di Indonesia, Kepala BPOM Tuai Kritik

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia mendesak pemerintah melalui Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) dan DPR RI untuk membatalkan izin emmergency use authorization (EUA) atas vaksin asal Amerika Srikat, Novavax.

Desakan itu mereka suarakan saat melakukan aksi di kantor DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Penanggung jawab aksi Awaludin mengatakan sempat kaget dengan adanya informasi bahwa vaksin Novavax telah mendapatkan EUA dari BPOM RI

"Tentunya ini menjadi pertanyaan besar dikarenakan di negara asalnya sendiri yakni Amerika Serikat, perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS," kata Awaludin dalam keterangannya. 

Baca juga: Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi, Berikut Cara Atasi Sertifikat yang Belum Muncul

Dengan dasar argumentasi bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat, Awaludin menyebut BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut.

"Maka itu kami kemudian melayangkan tuntutan terkait Novavax yang mendapatkan EUA," katanya.

Ada empat tuntutan dari MPPK yang dilayangkan soal EUA vaksin Novavax dari pihaknya kepada BPOM, salah satunya meminta agar Kepala BPOM Penny K Lukito dicopot.

"Kami juga mendeksak kepada BPOM untuk tidak mengeluarkan izin EUA terhadap semua vaksin Covid-19 khususnya Novavax sebelum ada izin dari negara yang membuat Novavax," tamnah Awaludin.

Pihaknya, dikatakan Awaludin, juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membatalkan penggunaan Novavax yang akan didatangkan ke Indonesia.

"Dan meminta DPR juga untuk memanggil Menkes dan juga Kepala BPOM terkait perizinan vaksin Novavax di Indonesia," tambahnya.

"Tuntutan kami ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Indonesia dan berharap Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk melakukan evaluasi kepada lembaga-lembaga terkait, terutama BPOM dan Kemenkes," pungkas Awaludin.

Diketahui, vaksin COVID-19 Novavax dikabarkan telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat di Indonesia.

Mengutip AFP, Indonesia bakal jadi negara pertama yang memberikan izin penggunaan darurat.

Rencananya, vaksin Novavax untuk Indonesia akan diproduksi di pabrik milik Serum Institute di India.

"Pemberian izin penggunaan Covid-19 yang pertama ini adalah bukti komitmen kita terhadap akses global yang adil dan akan memenuhi kebutuhan vital Indonesia, yang meski memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, tetapi masih berupaya menyediakan vaksin untuk penduduknya," kata CEO Novavax Stanley Erck mengutip AFP.

Namun sejauh ini, BPOM RI belum pernah menyatakan Novavax mendapat izin darurat.

Di lain kesempatan, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia pada tahun ini hanya akan mendapat 20 juta dosis vaksin Covid-19 merk Novavax.

Berdasarkan rencana, Indonesia semula akan menerima 50 juta dosis vaksin.

"Terjadi dinamika, supply vaksin Novavax yang tadinya 50 juta akan kami terima di tahun ini. Kemungkinan kami akan terima hanya 20 juta dosis," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (11/10/2021).
Dalam mengejar jumlah vaksin di Tanah Air sebagai upaya mempercepat vaksinasi, pemerintah kembali membuka komunikasi dengan produsen vaksin Covid-19 asal Tiongkok atau Sinovac.

"Sehingga untuk solusinya kami akan usahakan dari sumber lain terutama yang bisa segera mengirimkan vaksinya ke Indonesia, kemungkinan prioritas utamanya adalah dari Sinovac," imbuh mantan dirut Bank Mandiri ini.