Tribun

Virus Corona

Menkes: Pemberian Booster Perlu Mempertimbangkan Kesetaraan Vaksin Global

Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemberian vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum mempertimbangkan kesetaraan vaksin di dunia.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Menkes: Pemberian Booster Perlu Mempertimbangkan Kesetaraan Vaksin Global
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberian vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum mempertimbangkan kesetaraan vaksin di dunia. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemberian vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum mempertimbangkan kesetaraan vaksin di dunia.

Ia menuturkan, bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) pihaknya terus memantau keadaan vaksinasi Covid-19 di negara lain.

"Ini sensitif, karena di dunia masih banyak orang Afrika yang belum dapat vaksin, kenapa negara maju dikasih booster," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).

Ia mengatakan isu ketidakadilan vaksinasi Covid-19 di dunia sangat sensitif.

Pasalnya, sejumlah negara masih ada yang belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama.

Untuk itulah, salah satu kesepakatan vaksinasi booster adalah 50 persen populasi penduduk di suatu negara harus sudah menerima suntikan dosis kedua atau vaksin lengkap.

Baca juga: Ada 9 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Ingatkan Jangan Lengah

"Semua negara yang memulai booster itu dilakukan sesudah 50 persen dari penduduknya disuntik dua kali," ujar dia.

Menurutnya, 50 persen vaksin dosis lengkap diperkirakan terealisasi Desember 2021 di Indonesia.

"Hitung-hitungan kami di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai vaksin dua kali dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama," katanya.

Baca juga: Ingin Kurangi Impor Obat Covid Molnupiravir, Luhut: Kita Upayakan Bangun Pabriknya di Dalam Negeri

"Kita memperkirakan akan terjadi di bulan Desember, karena kalau kita terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk kesamaan hak atas vaksin," sambung Budi.

Terkait prioritas penerima vaksin booster, Budi menyebut kelompok lanjut usia serta masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan menerima vaksin booster.

Sementara bagi masyarakat yang ber penghasilannya cukup, direncanakan berbayar.

"Memang rencana ke depannya sudah dibicarakan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, pertama prioritasnya lansia dulu karena lansia berisiko tinggi. Kedua, yang akan ditanggung oleh negara adalah yang PBI," katanya.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas