Pemerintah Disebut Ulang Kesalahan yang Sama Buat Vaksinasi Berbayar

Tayang: Minggu, 9 Januari 2022 16:38 WIB

Penulis: Larasati Dyah Utami

Editor: Wahyu Aji

Pemerintah Disebut Ulang Kesalahan yang Sama Buat Vaksinasi Berbayar

TRIBUNNEWS/Jeprima

Tampak pada gambar vaksin Covid-19 Moderna yang akan menjadi dosis ketiga atau vaksin booster dan jarum suntik bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (9/8/2021). Penyuntikan dosis ketiga itu dimaksudkan untuk memberikan proteksi tambahan kepada petugas kesehatan, terutama bagi yang merawat pasien Covid-19.?Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan?booster? vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes) ditargetkan selesai pada minggu kedua Agustus 2021 dengan jumlah nakes yang menjadi prioritas penerima vaksin sebanyak 1.468.764 orang. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah mengulang kesalahan yang sama seperti tahun 2021 dengan merencanakan pemberian vaksin booster secara berbayar.

Dengan alasan mengurangi beban APBN, sebagian vaksin booster akan berbayar.

Padahal menurut Bhima, sebenarnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin secara gratis sampai mencapai herd immunity.

“Ini seperti mengulang kesalahan yang sama, yang sudah direvisi, sekarang muncul lagi,” kata Bhima di Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, Minggu (9/1/2021).

Pemerintah beralasan vaksinasi berbayar ini ditujukan agar beban APBN berkurang.

Namun di sisi lain, Bhima menilai pemerintah banyak menghabiskan dana APBN untuk hal yang tidak relevan dengan penanganan pandemi di tahun 2022.

“Jadi kalau dibilang apa APBN kita tidak cukup untuk mengcover vaksinasi yang sekarang, kenapa harus ada yang berbayar. Jawabannya karena pemerintah melakukan kesalahan alokasi pendanaan,” kata Bhima.

Bhima menyebut alokasi anggaran tahun ini banyak diberikan kepada mega proyek infrastruktur, dan untuk belanja yang bersifat birokratis, seperti belanja pegawai dan belanja barang.

Dari situ Bhima melihat ada alokasi yang bisa diberikan untuk pelaksanaan vaksinasi.

Utamanya vaksinasi yang tersisa untuk penduduk yang belum divaksin, khususnya bagi kelompok rentan.

“Harusnya 100 persen bisa ditanggung oleh negara dan menjadi prioritas. Baru bicara soal vaksin booster. Tapi soal ini vaksin booster belum menjadi kebutuhan mendesak, kalau masih ada kelompok yang belum melakukan vaksinasi 2 dosis lengkap,” ujarnya.