Tribun

Virus Corona

PPKM Naik ke Level 3, Masyarakat Harus Siap Diberi Sanksi Jika Melanggar

DPR RI pun mengimbau masyarakat untuk mematuhinya. Sanksi atau hukuman perlu diberikan bagi para pelanggarnya.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in PPKM Naik ke Level 3, Masyarakat Harus Siap Diberi Sanksi Jika Melanggar
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah warga melakukan aktivitas di Taman Puring, Jakarta, Minggu (6/2/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya menjadi level 3 hingga 14 Februari 2022.

Keputusan tersebut diambil karena tingkat pelacakan kasus yang rendah.

DPR RI pun mengimbau masyarakat untuk mematuhinya. Sanksi atau hukuman perlu diberikan bagi para pelanggarnya.

"PPKM Level 3 sudah menjadi kebijakan pemerintah dan menjadi keputusan yang harus diterapkan, maka bila ada yang melanggar ya harus diberi sanksi atau hukuman," ujar Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, Rabu(9/2/2022).

Baca juga: Asosiasi Pusat Perbelanjaan Berharap PPKM Level 3 Tak Berlangsung Lama

Dia menjelaskan, PPKM merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam pencegahan penularan virus Covid-19.

"Ya kita selalu berharap setiap kebijakan akan berdampak baik bagi masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan jiwa manusia," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kunci utama suksesnya penanganan Covid-19 selain disiplin protokol kesehatan adalah pelaksanaan vaksinasi.

Dia mengungkapkan baru-baru ini WHO memprediksi pandemi Covid-19 bisa berakhir tahun 2022 asalkan cakupan vaksinasi global mencapai 70%.

"WFH (Work From Home, red) dan PPKM merupakan variabel diskresi pemerintah dalam pemutusan penularan Covid-19," pungkasnya.

Baca juga: Pedagang Warteg dan Pengusaha Menjerit, PPKM Level 3 Jangan Berlaku Hingga Puasa dan Lebaran

Sementara itu, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, pelaksanaan PPKM dan pembatasan sosial sebelumnya sudah cukup baik termasuk adanya law enforcement bagi yang melanggar.

"Sudah ada kebijakan pemerintah yang merujuk ke UU Wabah dan UU Penanggulangan Bencana terkait sanksi bagi yang melanggar, termasuk memberikan pembinaan, peringatan tertulis dan penarikan izin usaha," kata Elva Hartati.

Dia menilai disiplin, peran serta semua pihak, dan law enforcement menjadi kunci keberhasilan PPKM sebagai rem dalam kebijakan pengendalian pandemi.

"Dengan kesadaran kita bersama bahwa pelaksanaan PPKM dapat berimbas positif seharusnya menggerakkan kita bersama untuk lebih disiplin lagi menjalankan protokol kesehatan dan mendukung pelaksanaan PPKM," ujarnya.

Baca juga: Kasus Mingguan Covid-19 Lampaui Puncak Gelombang Pertama, Daerah PPKM Level 3 Wajib Prokes Ketat

Dia berpendapat bahwa kondisi pandemi saat ini dimana 233.062 kasus aktif meski menjadi alarm bagi semua bahwa harus lebih serius dalam mengendalikan pandemi.

Elva menilai keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM level 3 di Jabodetabek dan beberapa daerah lain merupakan langkah yang tepat.

"Hanya yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana pelaksanaan PPKM ini bisa lebih efektif lagi. Disiplin menjadi kata kunci dan peran serta masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan harus terus menjadi prioritas," pungkasnya.(Willy Widianto)

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas