PPKM Masih Diperlukan Sampai Status Pandemi Covid-19 Dicabut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini menurut Pakar Epidemiologi Griffith University, Dicky Budiman sudah cukup memadai.

"Dalam artian tidak dalam posisi memerlukan PPKM Darurat, atau PPKM level 4, apa lagi semacam lockdown. Karena modal imunitas kita dari vaksinasi jauh memadai dibandingkan varian Delta," ungkapnya pada Tribunnews, Kamis (17/2/2022).

Dan PPKM, menurut Dicky akan tetap diperlukan selama Covid-19 masih bersatus pandemi.

Atau dalam Konvensi International Health Regulation dari WHO, masih dalam status pandemi, PPKM masih jadi payung untuk penguatan respon selain 3T, 5M dan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Hong Kong Akan Tes Massal Covid-19 di Seluruh Kota, Datangkan Tenaga Kesehatan dari China

"Termasuk respon lainnya di sektor dan tindakan pemerintah. Tapi bukan berarti pada pengetatan. Tapi mengingatkan kita ini dalam situasi Masih serius, itu peran PPKM. Itu dilakukan banyak negara walau semakin longgar," kata Dicky menambahkan.

Namun semakin longgar bukan berarti pandemi sudah selesai dan tidak lagi mengancam.

Tapi kata Dicky, lebih kepada akomodatif atau adanya penyesuaian yang mengarah pada pemulihan. Baik dari aspek sosial, ekonomi dan kesehatan.

Apa lagi saat ini pandemi telah memasuki tahun ketiga.

Sehingga beberapa negara mau melakukan pelonggaran. Di antaranya seperti masa karantina, pintu masuk dan sebagainya.

Baca juga: Hoaks Soal Pandemi Covid-19 Diprediksi Alami Peningkatan di Tahun 2022

"Nah semua itu menjadi sesuatu yang wajar dilakukan. Namun yang harus diingat, situasi masih serius, mengancam, kita harus melakukannya dengan data, indikator yang kuat berbasis data," tegasnya.

Membuat kebijakan berbasis memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Menurut Dicky hal ini dikarenakan kita masih belum kuat dari segi data. Sebagai contoh, secara global pola trend testing treacing menurun.Termasuk di Indonesia.

Ini terjadi karena banyak faktor. Di antaranya seperti negara telah mengalami kelelahan, kejenuhan termasuk masalah dukungan dan pembiayaan. Dan juga pemerintah juga beralih fokus ke aspek pemulihan tadi.