TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut kreatif untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia (lansia). 

Sebab, masih banyak lansia yang belum menerima vaksin, padahal tergolong kelompok rentan terkena risiko fatal akibat Covid-19.

“Pemda harus melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Tentu setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki tokoh yang mereka dengarkan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar, Rabu (23/2/2022).

Dia mengatakan, pemda juga harus bisa merangkul tokoh-tokoh tersebut untuk bisa membantu dalam mengajak masyarakat, terutama lansia, untuk bisa mengikuti kegiatan vaksinasi. 

"Selain mengurangi tingkat keparahan dan kematian, vaksinasi tentu diharapkan bisa membantu transisi pandemi ke endemi oleh karena tercapainya herd immunity di masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia menilai perlu adanya badan khusus yang bertugas untuk menyaring informasi-informasi hoaks seputar kesehatan, termasuk vaksin. 

“Pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi yang benar menggunakan berbagai media dan platform untuk menutupi pemberitaan hoaks yang ada,” pungkasnya.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelaksanaan Vaksin 600 Lansia di Alun-alun Kota Bekasi

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai sebenarnya lansia tidak menolak untuk divaksin.

Kata dia, lansia punya keterbatasan untuk ke tempat vaksinasi. 

“Usia lansia punya keterbatasan akses, selain faktor usia yang susah mobilitasnya, juga gaptek. Pemerintah bersama pemda perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif juga perlu pendampingan,” kata Yahya.

Selain itu, kata dia, pemda perlu proaktif mendatangi lansia atau dikumpulkan dalam satu tempat. “Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk menurunkan pandemi,” imbuhnya.

Namun, kata dia, pemerataan vaksin belum terpenuhi di dunia.

“Salah satu sebab munculnya Omicron karena adanya ketidakadilan vaksin di dunia. Seperti di kawasan Afrika yang masih tertinggal. Perlu ada gerakan dari WHO untuk membuat keadilan vaksin di dunia,” ungkapnya.

Selain itu, dia menilai di dunia serba digital saat ini memberantas hoaks bukan perkara mudah. Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah memberikan informasi yang intensif dan masif ke masyarakat. 

“Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk membuat digitalisasi informasi mengenai Covid-19. Serta menerapkan strategi komunikasi yang jitu dengan melibatkan semua stakeholders,”pungkasnya.(Willy Widianto)