TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan, soal kesulitannya saat awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia hingga kini kasus mulai melandai, Kamis (26/1/2023).

Bahkan, pemerintah telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu.

Menurut Presiden, Indonesia sempat mengalami masa sulit di awal pandemi Covid-19 lantaran belum memiliki pengalaman mengatasi pandemi Covid-19.

Hal tersebut, disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebuah tantangan, persoalan yang sangat berat, yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini."

"Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya kan bertanya pada mereka, “Presiden tidak usah pakai masker awal-awal, yang pakai masker hanya yang batuk-batuk, yang kena saja.” Tidak ada seminggu, semua harus pakai masker," ucapnya.

"Ternyata mereka bingung, kita juga bingung," imbuh Jokowi. 

Baca juga: Update Covid-19 Global 26 Januari 2023: Total Kasus 673.866.674, Infeksi Baru 154.907

Sampai akhirnya, kasus Covid-19 merebak dan semua negara membutuhkan alat pelindung diri (APD).

"APD semuanya cari, kita juga cari kemana-mana, eh ternyata kita sendiri juga bisa berproduksi dan dikirim ke negara lain."

"Saking memang posisinya, posisi semuanya bigung," jelas Jokowi.

Namun, Jokowi menilai, manajemen makro dan mikro yang diterapkan di Indonesia sangat efektif dan seluruh pihak telah bekerja dalam penanganan Covid-19. 

Jokowi Akui Pernah Semadi 3 Hari untuk Putuskan Lockdown atau Tidak

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengakui, dirinya pernah merasa bimbang dalam memutuskan apakah lockdown atau tidak.

Mengingat, saat awal pandemi, Jokowi menyebut, pernah diminta untuk menerapkan kebijakan lockdown di Indonesia.

Tetapi, banyak pertimbangan yang dipikirkan Jokowi.

Sehingga, ia tak tergesa-gesa memutuskan kebijakan tersebut.

"Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat."

"Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh."

"Itu yang kita hitung, sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam proses pertimbangannya, Jokowi menyebut, ia sempat melakukan semadi (pemusatan pikiran dan perasaan; meditasi).

"Saya semadi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apa kita harus lockdown atau tidak, karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Dan pada ditekan dari sisi pandemi, pada saat yang sama ditekan juga dari sisi ekonomi."

"Bayangkan, pendapatan penerimaan negara anjlok 16 persen, padahal belanja harus naik 12 persen, gimana coba?"

"Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang memberikan pengalaman besar kepada kita semuanya, kepada gubernur, bupati, wali kota, TNI dan Polri yang urusan pertahanan keamanan, urusan ketertiban masyarakat, semuanya mengurusi gimana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik vaksin," ungkap ayah dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka ini.

Kini, jumlah vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke warga sudah 448 juta suntikan.

"Bapak Ibu membayangkan, gimana satu persatu 448 suntikan itu kita berikan pada masyarakat, bukan persoalan yang gampang."

"Dan, geografis kita juga tidak mudah, ada gunung, ada laut, ada sungai yang harus semuanya dilalui untuk mencapai yang namanya rakyat bisa disuntik, rakyat mau disuntik," ucapnya.

Untuk itu, kerja sama antar pihak diperlukan sinergitas untuk mengatasi hal tersebut.

"Kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya, ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah," imbuh Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Halau Info Hoaks Soal Vaksin Covid-19 Dosis Keempat

Kasus Covid-19 Melandai

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, dalam melakukan manajemen gas dan rem itu juga bukan sesuatu yang mudah.

"Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah," terangnya.

Jokowi pun menyatakan, tak mudah mengambil keputusan dan tindakan cepat dalam penanganan Covid-19.

Tetapi, kata Jokowi, yang paling sangat mendukung adalah partisipasi masyarakat yang begitu sangat besar dalam menangani pandemi dan ekonomi.

"Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai karena semua memberikan dukungan. Dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya," ucap Jokowi.

Kini, Kasus Covid-19 di Indonesia semakin melandai.

Bahkan, angka kasus baru di Indonesia di bawah 500 kasus akhir-akhir ini.

Diketahui, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, penambahan kasus baru virus Corona berada di angka 274 kasus per Rabu (26/1/2023), kemarin.

Baca juga: Jokowi Ngaku Sempat Bersemedi 3 Hari Buntut Desakan Lockdown Awal Pandemi Covid-19

PPKM Dicabut

Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022.

Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat agar tetap waspada.

"Oleh sebab itu, setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada."

"Hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik."

"Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 persen. Kalau itu tercapai, itu saya kira sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai," jelas Jokowi.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)

Simak berita lainnya terkait Virus Corona