TRIBUNNEWS.COM – Pembangunan berbagai wilayah di daerah terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa infrastruktur, sarana dan prasarana terlihat begitu megah dibangun mulai dari Sabang hingga Merauke.

Hal itu tentunya merupakan tanda kemajuan, bahwa pembangunan daerah berjalan lancar dan dapat dinikmati masyarakat tanpa memandang lapisan dan latar belakang ekonomi.

Namun, terkadang rencana pembangunan daerah terbentur masalah klasik, yakni anggaran dana yang terbatas.

Jika sudah demikian, biasanya skema pembangunan yang direncanakan menjadi tidak berjalan baik dan terhambat.

Padahal, bisa jadi rencana pembangunan tersebut sangat krusial diwujudkan untuk memajukan suatu daerah.

Atas dasar itu, Ketua DPD RI Irman Gusman menyarankan pemerintah daerah sebaiknya aktif mencari modal seperti swasta. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap anggaran belanja dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus diminimalisir agar rencana pembangunan dapat terus berjalan.

“Sudah saatnya pemerintah daerah tidak bergantung pada APBD dan APBN dalam pembangunan. Pemerintah daerah harus seperti swasta, aktif mencari modal membangun daerahnya,” ujarnya.

Irman mengatakan hal tersebut dalam acara ekspose Walikota Padang tentang permasalahan pembangunan Kota Padang yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2015) lalu.

Menurut Irman, dengan pemerintah daerah yang aktif mencari modal, pembangunan yang sedang berjalan dapat terus berlangsung maksimal. Tertundanya berbagai proyek pembangunan karena keterbatasan anggaran harus menjadi cerita lama yang tidak lagi terdengar di masa mendatang.

Untuk itu, Irman tidak menampik pelibatan swasta dari kalangan pengusaha dalam proyek pembangunan daerah. Hal itu dapat menjadi investasi atau modal yang dimanfaatkan pemerintah daerah.

Kota-kota besar di Amerika Serikat dan Inggris pun, menurut Irman Gusman, telah menerapkan hal tersebut sejak lama. Hasilnya kota-kota tersebut sukses membangun wilayahnya menjadi lebih berkembang dan maju.

DPD RI, lanjut Irman, saat ini sedang mendorong konsep pembangunan daerah dengan melibatkan pihak swasta. “Sudah ada dasar hukumnya, bagaimana membangun kota dengan dana swasta,” ungkapnya.

Untuk sektor pembangunan daerah yang cukup krusial diperhatikan saat ini menurut Irman Gusman adalah infrastruktur. Dengan jalan dan jembatan yang  mulus dan dapat maksimal digunakan masyarakat, roda ekonomi daerah akan berputar lebih cepat dan kencang.

Irman menyebut jalur Trans Sumatera yang pembangunannya dimulai 30 April 2015 lalu merupakan contoh nyata akan hal itu. “Infrastruktur itu penting. Trans Sumatera harus jalan,” ucapnya.

Meski demikian, ia tidak menampik pembangunan infrastruktur memang memerlukan dana yang luar biasa. Jika hanya mengandalkan APBD atau APBN tidak akan cukup. Oleh karena itu, investor dari pihak swasta memang satu hal yang mendesak untuk dilibatkan perannya.

Ketua DPD RI itu pun mencontohkan rencana pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kota Padang. Menurut ia, kota tersebut harus mampu menarik investor agar rencana pembangunan dapat berlangsung sukses.

Irman menegaskan, satu hal yang tak boleh luput dari perhatian adalah sektor keamanan dan kenyamanan pengunjung. Dengan Kota Padang yang telah mengalami gempa 2009 lalu, masyarakat luas terkadang trauma menunjungi ibukota Sumatera Barat tersebut.

Atas dasar itu Irman menyatakan Padang harus menanamkan image sebagai kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Jika hal tersebut telah dilaksanakan, kalangan pengusaha swasta menjadi yakin menanamkan modalnya di sana hingga akhirnya rencana pembangunan dapat terwujud.

“Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberi informasi Padang itu aman dan nyaman dikunjungi. Hal tersebut dapat menarik pengusaha berinvestasi di Padang,” tandas Irman Gusman.

Dalam acara yang dihadiri Walikota Padang Mahyedi Anharullah beserta seluruh jajaran SKPD Pemkot Padang tersebut, Irman turut memuji kekuatan jaringan yang telah ada di Sumatera Barat. Hal tersebut harus menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan maksimal.

“Sumatera Barat ini kekuatannya jaringan. Ini potensi yang harus kita manfaatkan, kebersamaannya,” ujarnya.

Sejauh ini DPD RI terus melakukan berbagai cara agar pembangunan daerah di Indonesia berjalan dengan baik. Dari sisi politik, cara yang dilakukan adalah memperkuat kebijakan desentralisasi dan meningkatkan kualitas pemimpin daerah.

Sebab, seperti yang sering dikemukakan berbagai pihak, sampat saat ini pemimpin daerah yang mampu menggerakkan pembangunan daerah dengan visi yang kreatif dan penuh inovasi belum muncul secara merata di seluruh Indonesia.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.