Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Perpres Anti-Kriminalisasi Kepala Daerah, Pemerintah Harus Duduk Bersama DPD RI

"Saya khawatir jika dirumuskan sendiri, konsep peraturannya tidak pecahkan masalah," ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad.

Soal Perpres Anti-Kriminalisasi Kepala Daerah, Pemerintah Harus Duduk Bersama DPD RI
Tribunnews / Valdy Arief
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyatakan pemerintah seharusnya berkonsultasi dengan DPD RI dalam perumusan Peraturan Presiden anti-kriminalisasi kepala daerah. 

TRIBUNNEWS.COM - Perumusan Peraturan Presiden tentang anti-kriminalisasi kepala daerah mengundang tanggapan dari Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad. Ia menyatakan pemerintah seharusnya berkonsultasi dengan DPD RI dalam perumusan Perpres tersebut. 

Jika pemerintah merumuskan konsep peraturan tanpa konsultasi dengan DPD RI, Farouk khawatir regulasi yang dikeluarkan tidak memecahkan masalah.

“Saya khawatir jika dirumuskan sendiri, konsep peraturannya tidak pecahkan masalah. Kalau pemerintah mau, mari kita duduk bersama sehingga solusi yang dicarikan memecah masalah,” sebut Farouk Muhammad di Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat ini mengungkapkan, pihaknya selama ini belum diajak bertemu pemerintah membahas Perpres anti-kriminalisasi kepala daerah.

Menurut Farouk, peraturan ini penting karena ada kepala daerah yang tidak berani memanfaatkan potensi penerimaan daerah karena takut menjadi objek penindakan hukum.

Kondisi tersebut, dipandang Farouk, dapat menghambat pembangunan di Indonesia.

“Bupati Banyuwangi sampai enggan gunakan potensi penerimaan sebesar Rp 15 Miliar dari cukai rokok, karena takut jadi objek penindakan hukum. Kondisi ini tidak bisa biarkan karena dapat menghambat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD RI ini berpendapat, perlu ada pelurusan dalam permasalahan persepsi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga, kepala daerah tidak memiliki ketakutan berlebih akan terjerat pidana korupsi hanya karena salah menentukan kebijakan.

Selain itu, ia juga menambahkan perlu adanya komitmen dari penegak hukum agar tidak terlalu cepat menilai penjabat daerah melakukan korupsi.

Komitmen yang dimaksudnya bukan hanya di level petinggi seperti Kapolri atau Jaksa Agung, tapi juga di level yang lebih bawah.

Farouk Muhammad juga menambahkan, rencana pengeluaran Perpres bukan upaya pelemahan penegak hukum. Namun, Perpres ini sebagai upaya tindakan penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Valdy Arief
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas