Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

DPD RI Nyatakan Pendapat Soal Politik Dinasti

DPD RI berpendapat politik dinasti hanya akan menjadi batu sandungan bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia

DPD RI Nyatakan Pendapat Soal Politik Dinasti
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
DPD RI berpendapat politik dinasti hanya akan menjadi batu sandungan bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia 

TRIBUNNEWS.COM – Maraknya kepala daerah yang sering menggunakan keuangan daerah untuk memenangkan kerabatnya menjadi perhatian dari DPD RI.

Senator DPD RI asal Kalimatan Tengah, Habib H. Said Ismail, menyebutkan hal tersebut berpotensi melanggengkan politik dinasti.

“Politik dinasti juga pada praktiknya hanya menyelamatkan kepentingan usaha atau bisnis saja,” tegasnya pada Senin (13/7/2015).

Habib mengatakan kini hal tersebut semakin marak, kepala daerah tetap menjadi penguasa meski jabatannya sudah habis. Apabila calon penggantinya berasal dari keluarga, sang pengganti pun hanya menjadi boneka.

Oleh karena itu, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan politik dinasti, ia menyatakan kekurangsetujuannya. Memang, menurut Habib, semua warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam demokrasi, tapi aspek etika juga jangan diabaikan.

Jika aspek etika sudah diabaikan, asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia pun sulit terwujud karena terus menerus diintervensi kepala daerah.

Atas dasar itu, DPD RI menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai hal kebangsaan dewasa ini, termasuk di dalamnya fenomena politik dinasti.

Salah seorang anggota DPD RI yang lain, Nofi Chandra, juga menyatakan hal serupa. Ia mengungkapkan, politik dinasti tidak boleh mengambil keuntungan untuk pihak keluarga sendiri dengan jabatan yang diemban.

Memang, aku Nofi, demokrasi yang baik harus melibatkan siapa saja. Namun, sistem demokrasi di Indonesia harus diperbaiki dahulu agar segala sesuatunya berlangsung demokratis tanpa mengabaikan etika.

“Jadi, saya setuju politik dinasti tidak dibatasi, tapi belum sekarang. (Nanti) setelah diperbaiki sistem pemilihan(nya) di negara kita,” ujarnya pada hari dan kesempatan yang sama.

Penguatan terhadap Banwaslu pun, menurut Nofi, jangan hanya dijadikan pemanis belaka, tapi juga diberi kewenangan menyelidiki langsung setiap pelanggaran Pilkada atau Pemilu.

Dengan demikian, pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia diharapkan dapat berlangsung adil, jujur, bebas, dan rahasia agar masyarakat dapat menikmati penuh berbagai kebijakan kepala daerah yang menyejahterakan rakyat.

DPD RI pun lewat beragam cara senantiasa mendukung penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang demokratis, termasuk Pilkada Serentak yang akan digelar Desember 2015 mendatang.

Sejauh ini terdapat 269 wilayah yang menyatakan diri siap menggelar Pilkada Serentak tersebut. 269 daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota.

DPD RI pun mengajak seluruh anggota DPD sebagai representasi perwakilan daerah berperan aktif mengawasi setiap persiapan pelaksanaannya.

Diharapkan, Pilkada Serentak itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, atau dengan kata lain: bebas dari politik dinasti yang hanya mengutamakan kepentingan keluarga dan kerabat.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas