TRIBUNNEWS.COM – DPD RI kembali menyelenggarakan Dialog Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/8/2015). Dalam kesempatan itu Dialog Kenegaraan memiliki tajuk “Menerka Pidato Presiden di Depan Sidang Bersama DPD RI-DPD RI”.

Hadir dalam acara itu tiga narasumber utama: Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Wakil Ketua Komisi I DPR Syaifullah Tamhila, serta pengamat hukum dan politik Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyatakan prediksinya mengenai pidato kenegaraan Presiden Jokowi mendatang.

Menurutnya, pidato tersebut tidak akan terlalu banyak mengankat isu perombakan kabinet yang terjadi beberapa hari lalu.

Justru sebaliknya, Farouk menduga Presiden akan lebih banyak menyampaikan paparan argumentasi mengenai ekonomi, kurs Rupiah yang melemah, bencana kekeringan yang marak terjadi di sejumlah daerah, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun 2015 ini.

Selain itu, Farouk yang juga anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memprediksi sejumlah hal lain.

Ungkapnya, pidato Presiden mendatang akan dipenuhi klarifikasi, argumentasi, dan justifikasi mengenai serapan belanja semester satu yang lebih rendah dari tahun lalu.

Meskipun demikian, Farouk juga menegaskan harapannya kepada Presiden dalam hal penegakkan hukum. Menurut ia, atensi terhadap hal tersebut sudah seharusnya disampaikan Presiden dalam momen penting kenegaraan tersebut.

“Saya harapkan Presiden mengkritisi penegakkan hukum karena kita kekurangan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga timbul ketidakpastian hukum,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan bersama Koordinator Wartawan Parlemen RI itu..

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri memang dijadwalkan akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia 2015.

Diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pidato tersebut akan mengambil waktu pada Jumat (14/8/2015).

Sementara narasumber lain yang turut juga menghadiri diskusi, Syaifullah Tamhila, mengatakan pihaknya berharap Presiden dapat mengangkat isu-isu sensitif seperti Papua.

Sebabnya sederhana, kebebasan media asing di Papua banyak mendapat sorotan beberapa waktu ke belakang dan berhubungan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, pengamat hukum dan politik Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja mengatakan, dirinya tidak bisa menerka isi pidato Presiden.

Namun, ia menjelaskan soal anggaran dan langkah yang akan dilakukan Presiden dalam satu ke depan akan tetap jadi topik yang dapat diperbincangkan.

Selain itu, ia juga menyatakan isu infrastruktur juga bisa mendapat tempat dalam pidato. “Isu infrastruktur akan menjadi hot issue dalam pidato kenegaraan,” tukasnya.

DPD RI sendiri memang rutin menggelar dialog dengan tema-tema aktual yang sedang hangat di masyarakat. Sebelum dialog bertema ‘Menerka Pidato Presiden’, DPD RI juga telah menggelar Dialog bertema ‘Polemik Pilkada Serentak’ pada Rabu (5/8/2015) lalu di Coffee Corner DPD RI. (advertorial)

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya di Kabar DPD RI.