TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah anggota DPD RI menyampaikan aspirasi masyarakat daerah pada Sidang Paripurna ke-14 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015) lalu.

Beberapa asipirasi masyarakat tersebut merupakan temuan para senator ketika reses ke daerah pemilihannya masing-masing.

Salah satu senator yang menyampaikan laporan adalah Nofi Candra. Berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat, ia menyampaikan beberapa poin penting aspirasi masyarakat di sana.

Menurutnya, situasi Sumatera Barat harus terus dipantau menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Desember 2015 mendatang.

Situasi tersebut dapat menjadi sensitif, karena antar kelompok masyarakat dapat bergesekan satu sama lain dan akhirnya terjadi konflik.

Konflik tersebut, menurut Nofi Candra, dapat disebabkan hasil quick count yang diselenggarakan berbagai pihak. Atas dasar itu ia menyarankan sebaiknya quick count dalam Pilkada ditiadakan.

“Dari beberapa pengalaman terdahulu, hasil quick count yang berbeda dengan hasil sebenarnya dapat mengakibatkan konflik di masyarakat,” tutur Nofi dalam kesempatan tersebut.

Selain permasalahan Pilkada serentak yang bisa berujung konflik, Nofi juga menyoroti beberapa hal lain yang terjadi di Sumatera Barat.

Musim kemarau yang panjang, sumber air bersih, dan tambang liar adalah beberapa di antaranya.

Menurut Nofi, musim kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia juga berdampak pada Sumatera Barat.

Wilayah tersebut dulu dikenal dengan sumber air bersihnya, tapi saat ini banyak masyarakat pedesaan yang tidak dapat menikmati air bersih.

Atas dasar itu ia berharap pemerintah bisa meningkatkan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) agar masyarakat Sumatera Barat dapat menikmati air bersih dengan maksimal.

Sementara itu, permasalahan daerah lain juga disampaikan beberapa senator DPD RI dalam Sidang Paripurna tersebut. Salah satunya permasalahan yang terjadi di ibukota negara, DKI Jakarta.

Menurut senator DPD RI asal DKI Jakarta Abdul Aziz, Jakarta merupakan wilayah yang dapat selalu dikunjungi dan reses sepanjang masa karena merupakan ibukota negara. Aspirasi dapat disampaikan begitu mudah dan cepat.

Namun, meski demikian, Nofi mengakui permasalahan di ibukota memang agak berbeda dengan daerah lain. Abdul Aziz menyatakan pemerintahan daerah, tata ruang, dan transportasi adalah tiga hal utama yang menjadi masalah di DKI Jakarta.

“Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi pantai utara Jakarta menuai berbagai persoalan karena melanggar UU No. 1 Tahun 2014. Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta meninjau ulang hal tersebut,” kata Abdul Aziz.

Selain itu, Abdul juga menyoroti sektor transportasi dengan fenomena Go-Jek sebagai fokus utama.

Ia menyatakan pemerintah dapat membuat regulasi yang tepat dan jelas agar sarana transportasi seperti Go-Jek tidak mengganggu dan mengakibatkan kerugian pihak lain.

Selain itu, beberapa anggota DPD RI lainnya juga menyampaikan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya masing-masing.

Contohnya senator Haripinto Tanuwidjaja asal Kepulauan Riau yang menyampaikan kelangkaan gas elpiji 3 kg, usulan calon daerah otonomi baru (DOB), serta sosialisasi dan petunjuk teknis penggunaan dana desa.

Sementara itu senator Syafrudin Atasoge asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan masalah illegal fishing yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia, senator Nurmawati Dewi Bantilan asal Sulawesi Tengah menyampaikan masalah BPJS, senator Akhmad Muqowan asal Jawa Tengah menyoroti masalah pertanian, senator Yanes Murib asal Papua menyampaikan masalah keamanan pasca insiden Tolikara, dan sebagainya.

Berbagai persoalan yang disampaikan para senator tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat alat kepengkapan DPD RI sesuai masing-masing bidang kajian. (advertorial)

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya di Kabar DPD RI.