TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan nasional menjadi perhatian khusus DPD RI sejauh ini. Berbagai model pembangunan yang ada diharapkan dapat menjadikan DPD RI sebagai jembatan antara daerah dan pemerintah pusat dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengajak pejabat, stakeholder, pengusaha daerah, dan pemilik serta pimpinan surat kabar daerah mendorong pembangunan dari pinggir.

Nantinya, pembangunan dari pinggir itu dapat memanfaatkan keberadaan para senator DPD RI yang memang berasal dari daerah pemilihan masing-masing.

Dengan adanya sinergi hubungan kerja senator DPD RI dengan stakeholder di daerah, menurut Farouk, berbagai program pemerintah pusat di daerah yang macet dapat terselesaikan melalui mekanisme kerja komite-komite DPD RI.

Farouk mengutarakan hal tersebut di sela kunjungan kerja DPD RI ke sejumlah kantor redaksi media daerah di Bengkulu pada Rabu (19/8/2015). Dalam lawatannya itu, ia juga menyinggung konsep Nawa Cita yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurut ia, hal tersebut bukanlah persoalan baru bagi DPD RI. Sebab, jauh sebelumnya DPD RI sudah mempunyai konsep pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggir. Satu contohnya adalah program Percepatan Pembangunan Daerah.

"Daerah-daerah terlebih dahulu yang dipercepat pembangunannya. Jika daerah maju, keseluruhan indonesia maju," tegas Farouk dalam kesempatan tersebut.

Kunjungan kerja yang Farouk lakukan sendiri diisi berbagai kegiatan. Selain mengunjungi kantor media lokal, Farouk juga membuka rapat kerja DPD RI dengan stakeholder daerah seperti perangkat Pemerintah Daerah setempat.

Dalam kesempatan itu turut hadir pula empat anggota DPD RI asal Bengkulu seperti Ahmad Kanedi, Eni Khairani, Riri Damayanti dan Mohammad Soleh.

Rapat dengan perangkat Pemerintah Daerah itu sendiri diharapkan Farouk dapat membuka mekanisme baru dalam hal perencanaan dan penerapan pembangunan di Indonesia.

Eni Khairani menjelaskan, mekanisme pengawasan pembangunan daerah yang selama ini dijalankan baru Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) saja. Kegiatan itu pun belum menjawab hal-hal konkret seperti berapa porsi yang adil soal penetapan transfer dana daerah. 

Sementara itu anggota DPD RI asal Bengkulu lainnya, Muhammad Soleh, mengatakan berbagai program yang dibawa daerah saat dipertemukan dengan program pusat tidak pernah nyambung.

"Karena program pemerintah lebih banyak top-down," tutur Soleh.

Dengan demikian, DPD RI hadir melalui mekanisme yang lain dengan mengundang para pimpinan stakeholder daerah untuk bersama-sama mendorong pembangunan yang berasal dari daerah ke pemerintah pusat.

Saat ini DPD RI telah melakukan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Kegiatan konkret yang dilakukan adalah setiap empat anggota DPD RI dari masing-masing propinsi diberikan amanat membangun hubungan kerja dengan daerah.

Hingga saat ini tercatat tujuh daerah telah melaksanakan rapat kerja daerah. Ketujuh daerah itu adalah Jawa Barat, Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Barat. (advertorial)

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya di Kabar DPD RI.