Pemerintah pusat dan daerah harus mulai serius menggarap pendidikan vokasi berbasis potensi dan kebutuhan dunia industri di daerah. Pemerintah Daerah semestinya mengevaluasi diri, mengapa selama ini pendidikan vokasi kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. Padahal dengan keterampilan dan keahlian tertentu yang dimiliki, generasi muda kita akan dapat bersaing dan sejahtera. Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPD RI, Darmayanti Lubis.

Darmayanti selalu memberikan perhatian terhadap berbagai isu dan permasalahan pendidikan nasional. Salah satunya adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dari para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data, bahwa dari 7 juta orang menganggur, 11,24% merupakan lulusan SMK. Data BPS tersebut, menurut Darmayanti harus menjadi pengingat seluruh penggiat pendidikan nasional, terutama Pemerintah. “Masih ada yang salah dari cara kita mengelola pendidikan keterampilan. Lulusan SMK yang seharusnya berpeluang lebih besar diserap dunia kerja, justru malah banyak yang nganggur. Padahal mereka dididik agar lebih siap secara teknis untuk bekerja, " ujar Darmayanti.

Meski upaya memajukan mutu pendidikan terus dilaksanakan pemerintah, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas pendidikan nasional saat ini belum sesuai keinginan kita dan amanat konstitusi, terutama jika kita tengok realitas pelaksanaan pendidikan di daerah. Salah satu isu strategis yang mengemuka pada pertemuan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018, adalah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. Isu ini menjadi sangat penting karena persaingan sumber daya manusia dalam dunia global semakin tinggi. Sementara Pendidikan vokasi diarahkan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu, di mana salah satu prinsipnya adalah link and match, yaitu pendidikan yang diterapkan senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi.

Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berwirausaha dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan vokasional juga dapat mendorong lahirnya lapangan kerja yang sangat luas, melalui tumbuhnya wirausaha secara mandiri, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah oleh Darmayanti Lubis diminta untuk mulai mengembangkan konsep pendidikan vokasi berbasis potensi daerah. Banyak potensi di daerah yang pengelolaannya dapat dikerjakan oleh warga lokal, jika pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia industri dan potesi ekonomi daerah dapat dikelola secara baik khususnya oleh pemerintah daerah. Generasi yang terdidik secara vokasional akan memiliki daya saing global, dan memiliki keahlian terapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. “DPD RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi melalui perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendukung, " ujar Darmayanti.(*)