Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan

Hal ini berbanding terbalik dengan Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yang seperti penyakit kronis yang tak sembuh-sembuh

Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan
DPD RI
Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus. 

Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Sudah sempat masuk UGD diinfus dengan  cairan “tembakau” ( jangan dicoba pasien lain ya, berbahaya)  dinyatakan sembuh  walaupun masih sempoyongan keluar dari rumah sakit.

Seperti itulah kita mengumpamakan situasi BPJS Kesehatan saat ini. Ratusan juta rakyat sudah dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program JKN, tetapi BPJS Kesehatan itu sendiri sejak 2014 menderita penyakit permanen yaitu “defisit”.

sejatinya yang harus dibenahi adalah manajemen BPJS itu sendiri dalam mengelola uang rakyat yang dibayarkan sebagai premi kepesertaan BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun iuran Mandiri.

Bisa kita lihat misalnya, pembayaran kapitasi ke pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp. 2,5 Triliun. Itu seharusnya tidak lagi harus diberikan ke pada pemda tapi lebih dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien. Apalagi disetiap APBD masing masing daerah sudah ada post anggaran untuk belanja Sektor Kesehatan, begitu juga di APBN.

"Jadi sebaiknya pemberian dana kapitasi kepada pemda dihapus saja karena pemborosan terhadap dana pengelolaan jaminan kesehatan" ungkap Dailami Firdaus, anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.

Bang Dailami, panggilan akrab Prof Dr H Dailami Firdaus menambahkan. Selain dana kapitasi, Bang Dailami juga mengungkapkan bahwa banyak RS yang tidak sesuai antara tipe RS nya dengan fasilitas yang dimiliki. Ada RS tipe C tapi fasilitas yang dimiliki tidak sesuai dengan tipenya" papar Bang Dailami yang juga ketua dewan pembina Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia).

Diungkapkan oleh bang Dailami, Diketemukan ada lebih dari 600 RS, dengan nilai lebih bayar sekitar lebih dari Rp. 800 miliar.

"Ini jelas pemborosan, sehingga kemenkes harus memperketat pengawasan terhadap akreditasi RS agar besarnya pembayaran biaya pengobatan yang dibayar BPJS sesuai dengan tipe RS" ujarnya.

Bang Dailami menyanyangkan rencana pemerintah menaikan iuran bagi peserta, karena itu bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.

"Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat ditengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah" tegas Bang Dailami.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas