Satu hal yang menjadi sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Akhmad Muqowam mengenai pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Sidang Bersama DPR-DPD, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

“Saya kira Presiden sudah menyampaikan hal ini secara serius yang kesekian kali di berbagai kesempatan, oleh karena itu beliau tidak segan-segan mengajak untuk kearah yang lebih baik,” ujar Muqowam usai sidang bersama DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Menanggapi permintaan dukungan Presiden RI terhadap anggota DPR dan DPD soal pemindahan ibu kota Negara ke Pulau Kalimantan, Akhmad Muqowam menyatakan dukungannya agar terwujud pemerataan dan tidak menumpuk di Pulau Jawa.

“Secara umum DPD mendukung pemindahan ibu kota, tantangannya harus dibicarakan mengenai roadmapnya, pengaturan regulasi pengelolaan aset di Jakarta dan sebagainya,” urainya.

Akhmad Muqowam menyampaikan bahwa dalam pidatonya, Presiden telah menyampaikan banyak hal secara menyeluruh mulai dari masalah bangsa, tantangan dan kekuatan Negara Indonesia soal kolaborasi antar lembaga Negara, lompatan teknologi, check and balances parlemen, regulasi, hingga pentingnya Pancasila dan persatuan bangsa .

Pidato tersebut menurut Muqowam adalah sebuah pernyataan politik yang memberikan peringatan bagi hampir semua bidang. “Walaupun sifatnya adalah makro strategis, semuanya menjadi PR dan bagian yang harus direspon kita semua,” katanya.

Kemudian pada pidato kenegaraan Presiden RI mengenai RAPBN 2020 dan nota keuangannya, Akhmad Muqowam mengapresiasi anggaran yang cukup tinggi di sektor pendidikan sebesar Rp505,8 triliun yang beriringan dengan tema kemerdekaan tahun ini yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.

"Saya memberikan apresiasi bahwa inti dari hasil pembangunan adalah manusia dan proses pembangunan yang paling penting adalah manusia. Presiden menyadari betul bahwa ada korelasi antara Index Competitiveness Global kita, skill manusia indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan aspek pendidikan," tukas Muqowam.

Selain itu, Muqowam juga mengapresiasi adanya peningkatan anggaran transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 858, 8 triliun atau sepertiga dari anggaran belanja negara. Muqowam mengatakan bahwa dahulu untuk mendapatkan porsi seperti itu sangat susah. “Ini sesuai dengan nawacita Presiden yaitu membangun dari pinggiran. Dia berikan porsi untuk hal-hal yang bersinggungan dengan pinggiran dan desa, saya apresiasi,” ujarnya.

Namun, Muqowam juga mengingatkan agar cita-cita Presiden Joko Widodo untuk desa yang sejahtera terwujud harus dibarengi dengan penyelenggara yang benar-benar memahami UU Desa.

“Pahami dulu UU Desa mulai dari isi, ruang lingkup dan azasnya. Karena sampai hari ini antara program pembangunan desa, dana desa dan UU Desa itu dianggap sama, semua judulnya Dana Desa,” jelasnya.(*)