TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite II DPD RI Dukung Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Rapat Kerja antara Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, di Ruang Rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (22/1).

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa Program Kerja KKP Tahun 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh pemerintah, dan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian.

“Kami mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan kepentingan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Saya minta utamanya sesuai program kerja tahun 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah,” ujar Senator Papua saat membuka rapat kerja tersebut didampingi Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.

Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin yang juga hadir pada rapat kerja tersebut berpesan, agar KKP juga ikut serta mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk ke dalam prolegnas 2020 kali ini, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan.

“RUU yang menjadi inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan. Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program-program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” ujar Sultan.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhi Prabowo menyatakan terbuka dalam menerima semua aspirasi dari DPD RI, bahkan akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan.

“Kami solid akan menyelesaikan semua permasalahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. Kami akan menjalin komunikasi dengan semua stakeholder apalagi aspirasi dari DPD RI, dan kami terbuka dengan Komite II untuk mengakses semua ruang-ruang program kerja kami dan tidak ada dusta. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perijinan, investasi, program budidaya ikan baik darat dan laut, nelayan, dan permasalahan-perrmasalahannya,” ucap Edhi.

Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KKP sangat kecil dalam skala pekerjaan kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar.

“Setelah mendengar program-program dari Pak Mentri, saya menilai berat beban yang ditanggung KKP, tidak sebanding dengan anggaran yang mereka dapat yang hanya sekitar 6,4 triliun untuk menyelesaikan semua permasalan tata kelola perikanan dan kelautan yang dihadapi saat ini. Seharusnya anggaran KKP naik dua kali lipat,” kata mantan Gubernur Aceh tersebut.

Pada rapat kerja ini, Komite II DPD RI bersepakat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk bersama-sama mensosialisasikan program kerja KKP dan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan di daerah.

“Saya punya keyakinan bahwa Menteri Edhi bisa melaksanakan semua program di KKP, dan kami Komite II DPD RI akan mendukung segala program kerja dengan memperhatikan semua aspirasi dari Anggota DPD RI,’’ tutup Hasan Basri Wakil Ketua Komite II DPD RI. (nfm*)