Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pansus Papua DPD RI Undang Komnas HAM Bahas Isu Papua

Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI menegaskan kembali persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi salah satu prioritas utama bagi DPD RI. Unt

Pansus Papua DPD RI Undang Komnas HAM Bahas Isu Papua
DPD RI
Pansus Papua DPD RI mengundang Komnas HAM untuk Rapat Kerja membahas permasalahan HAM di Papua di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (24/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI menegaskan kembali persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi salah satu prioritas utama bagi DPD RI. Untuk itu, Pansus Papua DPD RI terus menggali persoalan HAM serta memberikan kontribusi di tanah Papua dengan mengundang Komnas HAM untuk Rapat Kerja membahas permasalahan HAM di Papua.

“Pansus Papua DPD telah meminta penjelasan beberapa hal pada kasus ini. Pertama, baru saja Pansus Papua melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan persoalan HAM yang telah diusutkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung,” ucap Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Kedua, lanjut Filep, kaitan dengan persoalan HAM masa lalu, DPD RI juga ingin mendengar gambaran-gambaran dari Komnas HAM terkait dengan kasus-kasus di Papua. “Apa saja yang telah di ajukan kepada Komnas HAM dan bagaimana langkah-langkah yang harus saat ini dilakukan. Tujuannya untuk bersama-sama menemukan apa yang menjadi hambatan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan bersama,” tuturnya.

Baca: Terima Audiensi Apdesi, DPD RI Bahas Pentingnya Tingkatan Pengelolaan Dana Desa

Baca: Temui Jokowi, La Nyalla Sampaikan Persoalan Aceh Sampai Bengkulu

Selain itu, senator asal Papua Barat itu juga menyinggung berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak inilah menurut Filep yang kemudian mendapat aduan dari aliansi masyarakat ada kaitannya dengan pengambil alihan lahan tanah adat lainnya. “Bagaimana sikap Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua?” tanya dia.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Aceh Abdullah Puteh berharap Komnas HAM Indonesia bisa bekerja dengan kemampuan terbaik. “Barang kali kita lihat selama ini Komnas HAM seperti dipersimpangan jalan. Mau jalan dengan cepat, keras dengan luar biasa tapi masih ada sisi-sisi depan belakang kanan kiri yang harus diperhatikan. Kadang-kadang pemerintah kita juga bangga dengan berbagai kejadian yang tidak pernah berhenti,” beber Abdullah Puteh.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan belakang ini mungkin sudah mendengar ada sedikit polemik di antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Polemik ini sudah terjadi berkali-kali, soal tarik menarik berkas atau dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM padahal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas.

“Sudah ada keputusan MK yang memperjelas ranah untuk menyatakan apakah ini pelanggaran HAM berat atau bukan, dan itu adalah otoritas Komnas HAM sebagai penyelidik. UU nomor 26 juga mengatakan seperti itu,” ucapnya.

Ahmad Taufan Damanik menambahkan untuk ranah dari Jaksa Agung, tim penyidiknya menganggap bahwa berkas Komnas HAM itu tidak mencukupi. Maka hal tersebut merupakan ranah Jaksa Agung untuk meng-SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara). Tapi tentu ada pertanggungjawaban hukum kepada publik kalau Jaksa Agung menyatakan itu sebagai SP3. “Sama seperti di Wamena dan Wasior pasti akan ada tuntutan atau protes dari seluruh dunia tidak hanya dari orang Papua. Karena kasus ini sudah menginternasional,” paparnya. (BJN*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas