TRIBUNNEWS.COM - Warning yang disampaikan tiga organisasi dunia, WHO, World Bank dan IMF harus disikapi secara simultan oleh Pelindo III selaku operator pelabuhan. Demikian disampaikan Ketua DPD RI dalam agenda kunjungan kerja ke kantor pusat PT Pelindo III di Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Dalam arahannya siang itu, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyatakan WHO telah menyatakan bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi. Sedangkan World Bank mengingatkan agar semua negara bersiap mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) menyimpulkan pandemi Covid-19 akan membawa dunia memasuki resesi global.

“Ini bukan main-main. Harus dihadapi dengan pola berpikir out of the box. Yaitu pola berpikir yang tidak biasa, tetapi tetap jernih, terukur dan cepat serta taktis. Jangan sampai kita terlambat melakukan langkah dan antisipasi. Sebab, Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia. Sebagai kolektor sekaligus distributor barang dari dan ke Kawasan Timur Indonesia, termasuk Jawa Timur. Jangan sampai posisi strategis ini berantakan karena kita terlambat,” urai Lanyalla.

Karena itu, lanjutnya, langkah yang harus diambil harus simultan, antara menjalankan protokol penanggulangan Covid-19 dengan protokol siaga resesi global dan penurunan pertumbuhan ekonomi. “Karena itu saya sengaja meminta direksi Pelindo III untuk menghadirkan semua stakeholder dari kalangan dunia usaha pelabuhan untuk hadir di sini, agar kita duduk bersama dan menyepakati beberapa langkah yang solutif,” tandasnya.

Dikatakan Lanyalla, salah satu penopang untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dan pelambatan ekonomi global adalah belanja pemerintah. Baik itu APBN maupun APBD. Oleh karena itu proyek-proyek strategis pemerintah harus diupayakan tetap dijalankan. “Saya sudah sampaikan kepada Presiden dan Menteri BUMN, agar peran dan keterlibatan swasta justru harus dipacu di saat-saat seperti ini,” tukasnya.

“Anak dan cucu serta cicit perusahaan BUMN harus mengalah. Berhenti dulu. Kencangkan ikat pinggang. Agar arus belanja APBN dan APBD dapat mengalir ke swasta. Tidak ada teori lain. Kalau swasta masih bisa hidup, PDRB masih menyumbang ekonomi makro, maka pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur masih ada harapan,” imbuh mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu.

LaNyalla juga menyinggung beberapa langkah stimulus yang telah diambil pemerintah pusat. Baik stimulus fiskal maupun non-fiskal. Termasuk Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang kemudahan dunia usaha dan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur.

“Pelindo III sebagai BUMN harus seirama dengan semangat pemerintah saat ini, yakni fokus menyelamatkan bangsa ini dari jurang krisis. Lupakan sejenak tugas utama sebagai penyumbang pendapatan negara. Tetapi fokuskan kebijakan kita untuk menyelamatkan tonggak perekonomian nasional kita di tengah wabah Covid-19 ini,” pungkasnya.

Di sesi dialog, sejumlah stakeholder pelabuhan yang hadir, seperti INSA, Iperindo, ALFI, Ginsi dan lainnya rata-rata menyampaikan beratnya overhead di tengah lesunya ekonomi. Salah satu beban yang paling dirasakan adalah mahalnya harga sewa lahan di kawasan pelabuhan yang dipatok oleh Pelindo III selaku operator. Selain itu persoalan klasik seperti sedimentasi alur yang mengakibatkan pendangkalan yang dikeluhkan sejumlah pengusaha galangan kapal.

Drektur Utama Pelindo III Doso Agung menyatakan akan memperhatikan arahan Ketua DPD RI dan masukan dari sejumlah stakeholder pelabuhan Tanjung Perak yang hadir. “Secara prinsip, di tengah menghadapi pandemic Covid-19, Pelindo III bertekad tetap melakukan upaya maksimal untuk menjamin arus logistik tetap berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tentu tetap dengan menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi semua orang dan stakeholder di pelabuhan,” tandasnya. (*)