Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Harus Mengevaluasi Keberadaan Pasukan Non-Organik di Papua

Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi.

Pemerintah Harus Mengevaluasi Keberadaan Pasukan Non-Organik di Papua
dok. DPD RI

TRIBUNNEWS.COM - Rentetan kekerasan di Papua pasca peristiwa Nduga pada Desember 2018 lalu semakin meningkat. Hal itu bahkan sejalan dengan penambahan ribuan pasukan non-organik yang dikirim ke Papua yang berangsur-angsur sepanjang 2019.

Pada saat yang sama, berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat Papua maupun kelompok-kelompok yang disebut-sebut selama ini sebagai kriminal maupun separatis, justru semakin meningkat.

Pada awal tahun 2020, sejumlah peristiwa bahkan mengemuka di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai objek-objek vital. PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika berulang kali menjadi objek kekerasan. Seakan menunjukkan bahwa kebijakan penambahan pasukan di Papua justru menuai respons reaktif dan cenderung perlawanan dari kelompok kriminal ataupun mereka yang disebut-sebut sebagai kelompok separatis.

Sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Ribuan pasukan non-organik yang sedang berada di Papua tidak lagi mampu memberi rasa aman. "Tapi sebaliknya, mereka menghadirkan situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan," ucapnya.

Yorrys mengatakan bahwa rakyat Papua sedang menjadi objek dari persoalan akut yang selama ini tidak menemui solusi yang tepat. Mereka terkesan hanya cukup menerima apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, betapapun kebijakan itu acapkali mengundang tanya. Nyaris tidak ada ruang untuk menolak, ataupun sekedar melayangkan sejumlah pertanyaan tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami.

"Saya memahami sepenuhnya bahwa kekhawatiran tentang kondisi Papua yang semakin meresahkan, adalah kekhawatiran bersama. Namun sepatutnyalah kondisi tersebut dievaluasi dan diuji sejauh mana efektivitas dan efesiensi penerapannya di lapangan. Memang, aparatus pertahanan dan keamanan memiliki tugas dan kewenangannya. Namun, masyarakat pun memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut," kata Yorrys.

Beberapa hari yang lalu, lanjut Yorrys, dihadapkan pada kenyataan yang mencengangkan. Proses peradilan yang dialami oleh Anak Asli Papua, Mispo Gwijangge, terdakwa kasus kekerasan di PT Istaka Karya Nduga 2018 silam, dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Tidak cukup bukti bagi pengadilan untuk menindaklanjutinya," tuturnya.

Sejak awal, menurut Yorrys kasus tersebut terkesan janggal. Sejumlah kejanggalan telah diungkap oleh berbagai pihak. Tidak hanya mereka yang berkecimpung dalam penegakan Hak Asasi Manusia di dalam negeri, tapi juga mereka yang selama ini turut mengamati perkembangan Papua dari luar negeri, dari waktu ke waktu. "Walaupun pada gilirannya, Pihak Kepolisian tetap bersikukuh untuk menindaklanjutinya," terangnya.

Terlepas dari itu, keputusan PN Jakarta Pusat seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tidak dengan mudah memberi stigma bagi masyarakat Papua. Siapapun dia, warga negara berhak memperoleh perlakukan sama di mata hukum.

"Keadilan adalah milik semua orang, termasuk bagi warga Papua itu sendiri," jelas Yorrys.

Halaman
12
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas