TRIBUNNEWS.COM - Komite II DPD RI meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa memberikan dukungan UMKM di daerah melalui program CSR.

Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN ini digelar secara virtual dan dipimpin oleh Ketua Komite II Yorrys Raweyai dan didampingi oleh Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Anggota Komite II DPD RI Riri Damayanti menilai setiap akhir tahun perusahaan mengeluarkan CSR yang berujung tidak tepat sasaran atau tidak merata. “Ini biasa terjadi setiap akhir tahun CSR perusahaan tidak tepat sasaran. Padahal CSR di setiap daerah berbeda-beda, dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Menurut senator asal Bengkulu ini, bahwa DPD RI yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi bisa membantu program CSR yang diberikan BUMN. Alhasil CSR yang diberikan masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan berguna. “Selama ini kami mewakili daerah, kalau berkenan bisa membantu BUMN untuk menyosialisakan CSR sehingga tepat sasaran,” tuturnya.

Baca juga: Ketua Komite III DPD RI: Sudah Waktunya Melakukan Revolusi Sistem Kesehatan di Indonesia

Senada dengan Riri, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Adillah Azis menjelaskan bahwa DPD RI yang tidak mewakili partai politik dan kelompok tertentu sehingga sangat tepat bila menyosialisasikan program CSR.

“Pasalnya, tidak sedikit pertanyaan dari masyarakat terkait CSR ketika kami turun ke dapil,” jelas dia.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pembenahan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian BUMN yaitu transparansi di setiap sektor. Ia ingin mengetahui berapa laba yang diperoleh oleh BUMN, karena selama ini BUMN selalu mengalami kerugian.

“Berapa sih untung dari BUMN? Kemana untungnya itu? Mudah-mudahan pembenahan transparansi yang sedang dilakukan oleh BUMN ini bisa kami bantu karena DPD RI terlepas dari partai politik,” terang Made.

Baca juga: Ketua DPD RI: Sistem Kesehatan Indonesia Harus Diperbaiki

Menjawab pertanyaan itu, Sekretaris Menteri BUMN Susyanto menjelaskan transparansi BUMN menjadi bagian penting. Laporan keuangan BUMN setiap tahun selalu diaudit dan dirilis surat kabar, bahkan non-Tbk juga bisa dilihat oleh masyarakat.

“Rata-rata BUMN diaudit secara independen, biasanya bulan Maret-Mei dan masa-masa itu mereka memberikan gambaran keuangannya seperti apa. Namun di masa pandemi ini 80 persen mengalami penurunan drastis. Memang ada sektor-sektor yang baik seperti kesehatan,” jelas Susyanto.

Susyanto juga menambahkan ke depan program CSR akan dirubah skemanya, paling tidak Kementerian BUMN akan mengajak DPD RI dalam pelaksanaannya. “Memang setiap daerah memiliki program-program CSR yang berbeda. Kami membuka diri apabila DPD RI bisa berhubungan dalam rangka menyosialisasikan program CSR,” terangnya. (*)