TRIBUNNEWS.COM - Komite II DPD RI menilai pasar rakyat di daerah-daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka program revitalisasi pasar yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag) dipandang tepat sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

“Langkah strategis di dalam negeri itu berupa pasar rakyat bisa kami jadikan pilot project. Kita berharap koordinasi ini bisa kita tingkatkan sehingga setiap kegiatan seperti pembuatan pasar agar kita bisa dilibatkan secara aktif. Nanti kami menempatkan personal yang akan berkomunikasi di Kemendag,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat Rapat Dengar Pendapat secara virtual dengan Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/01).

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Stafanus B.A.N Liow menilai pasar rakyat seharusnya perlu ada evaluasi, yaitu sudah sejauhmana capaian atau target pasar rakyat di tingkat provinsi. Terkadang di daerah banyak kepentingan politik, dimana program Kemendag diusulkan luar biasa tapi ketika direalisasikan terjadi terbengkalai.

“Pasar rakyat memang sangat penting di daerah karena sebenarnya meningkatkan perekonomian rakyat. Bagitu juga kuliner, harus terencana sehingga diserahkan ke daerah tidak mubazir. Untuk itu Kemendag dan jajarannya perlu dimantapkan dulu program pasar rakyat ini,” jelas anggota Komite II DPD RI ini.

Selain itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menganggap program Kemendag sudah on the track untuk kemasalahatan masyarakat. Tetapi ia meragukan terkait  kendala yang sering terjadi di lapangan.

“Kadang di tingkat pusat sudah benar, namun lapangan sering terjadi penyimpangan. Kami berharap Kemendag bisa memberikan perhatian hal ini. Contoh di Aceh, ada pelabuhan yang ekspor cangkang sawit ke India namun hal itu dihentikan oleh Kemendag. Maka terjadi penumpukan di pelabuhan,” tutur Puteh.

Di kesempatan ini Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mempertanyakan bahwa di Indonesia ada tujuh ribu lebih kecamatan. Apakah seluruh kecamatan ini sudah disiapkan program pasar ini? 

“Menurut saya pasar di kecamatan menjadi wajah kita. Apalagi, tujuh ribu lebih kecamatan, maka perlu ada progres pasar di kecamatan ini berapa tahun bisa terwujud,” tuturnya.

Sedangkan, Anggota DPD RI Provinsi Maluku Anna Latuconsina mengatakan salah satu fungsi Kemendag yaitu menjaga inflasi harga komoditas di pasar. Maluku terkenal dengan rempah-rempah namun bagaimana pusat menjaga stabilitas harga itu bisa terkontrol sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Harga rempah di petani sangat fluktuatif sekali. Maka bagaimana Kemendag bisa menjaganya,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menjelaskan mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yaitu menjaga stabilitas harga terutama inflasi yang menjadi kinerja perdagangan dalam negeri.

Presiden juga menginstruksikan untuk membantu pelaku UKM perdagangan agar dapat masuk ke dalam pasar ekspor, dan memperbaiki struktur kerja dengan Balai Latihan Ekspor. “Tentunya bagaimana Indonesia bisa menembus pasar non-tradisional dengan cara seperti perjanjian kerjasama atau kemitraan,” paparnya.

Suhanto mengatakan, kegiatan dekonsentrasi Kemendag Tahun Anggaran 2021 akan meliputi pengembangan perdagangan dalam negeri. Kemendag akan memfasilitasi kegiatan pasar murah, fasilitasi kegiatan pangan nusa, dan fasilitasi penyediaan data dan informasi perdagangan dalam negeri.

“Untuk pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri, kami akan optimalisasi ekspor daerah. Sedangkan penerima tugas pembantuan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan pasar rakyat Tahun Anggaran 2021 meliputi 24 provinsi atau 107 kabupaten/kota,” ujar Suhanto. (*)