TRIBUNNEWS.COM, BUKITITINGGI - Anggota DPD RI Emma Yohanna menyoroti masih kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat, hal ini menjadi penyebab masih kurangnya perempuan mendapatkan posisi penting dalam jabatan strategis pemerintahan.

Meskipun pada partai politik telah menempatkan perempuan keterwakilan 30% dalam calon legislatif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, tetapi tingkat keterpilihan kaum perempuan masih sedikit.

"Terkait dengan representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan," ujar Emma Yohanna saat menjadi pembicara kegiatan Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Bukittinggi, Rabu (17/02/2021).

Menurutnya, kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan di dunia politik terlihat pada Pemilu 2014 lalu, pada saat itu anggota DPR RI perempuan hanya 97 orang sedangkan Pemilu 2019 meskipun mengalami peningkatan 117 orang perempuan, tetapi jumlah tersebut belum signifikan dengan jumlkah anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang.

Emma Yohanna menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat Sumatera Barat juga berkurang kepada kaum perempuan, buktinya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perempuan mengalami penurunan, yakni Pemilu 2014 sebanyak 7 orang sedangkan Pemilu 2019 menurun menjadi empat orang.

Kemudian ketidakpercayaan partai politik kepada perempuan di Sumatera Barat berlanjut dalam mengisi pimpinan DPRD.

Sejak reformasi, Ketua DPRD dari perempuan di ranah baru berjumlah 5 orang, yakni Elly Thrisyanti (Ketua DPRD Padang 2014-2019), Yusnidarti (Ketua DPRD Sijunjung 2014-2019), Fitri Nora ( Ketua DPRD Kota Pariaman 2019-2024) Nurnisma (Ketua DPRD Kota Solok 2019-2024) dan Eka Wahyu ( Ketua DPRD Kota Sawahlunto 2019-2024).

"Belum pernah perempuan minang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak Pilkada langsung tahun 2005, padahal jumlah pemilih perempuan di Sumatera Barat jumlah sama banyak dengan pemilih laki-laki," jelasnya.

Senator asal Sumatera Barat itu mengajak pemerintah, partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pendidikan politik agar masyarakat luas dapat menjadi warga, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Ia juga mengajak kaum perempuan untuk meningkatkan wawasan dan kamampuannya dalam berbagai bidang, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

"Soliditas antar kaum perempuan juga harus terbangun dengan baik, jika ada calon kepala daerah atau calon legislatif perempuan yang maju, menjadi kewajiban untuk didukung oleh perempuan itu sendiri," pungkasnya.(*)