Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD Minta Pemerintah Fasilitasi Penyintas Bencana dengan Akses Ekonomi dan Pendampingan Usaha

Mantan Ketua Umum Kadin ini menilai BNPB dapat berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk pendampingan.

Ketua DPD Minta Pemerintah Fasilitasi Penyintas Bencana dengan Akses Ekonomi dan Pendampingan Usaha
Istimewa
Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Ketua DPD RI, Pengasuh Ponpes Wali Songo Lampung Utara, KH Noer Qomaruddin, Jumat (12/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu kunci pemulihan ekonomi pasca bencana adalah memfasilitasi agar masyarakat bisa memutar roda perekonomian. Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah memberikan fasilitas kepada penyintas bencana alam melalui pendampingan UMKM.

LaNyalla menerangkan, fasilitasi itu dimaksudkan agar para penyintas bencana alam tidak terus bergantung kepada bantuan yang terbatas.

"Salah satu contoh adalah yang dilakukan BNPB. Mereka turut berperan serta dalam pameran Gebyar Produk Unggulan Nusantara yang digelar di Jogja City Mall, Jalan Magelang, Sleman," terang LaNyalla, Sabtu (13/3/2021).

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, hal tersebut dilakukan BNPB untuk mendukung pemasaran hasil pendampingan pada kelompok terdampak bencana.

"Recovery adalah yang paling sulit dilakukan. Karena, kondisi psikologis penyintas yang terdampak bencana dan kehilangan semua harta benda. Dan mereka akan makin sulit bangkit jika tidak memiliki akses untuk bangkit secara ekonomi," tambahnya.

“Belum lagi persoalan kredit macet pinjaman mereka di bank, akibat bencana. Di beberapa negara, pemerintah melakukan bailout untuk usaha skala kecil, seperti UMKM, agar mereka bisa bangkit kembali, di sini malah di-blacklist bank, seperti kasus di Kota Palu,” tandasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin ini menilai BNPB dapat berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk pendampingan.

"Untuk pendampingan, BNPB bisa merangkul pihak kampus, dinas koperasi UKM, OJK dan Bank Indonesia, juga dengan elemen-elemen masyarakat lainnya seperti NGO kebencanaan. Salah satu universitas yang juga melakukan pendampingan adalah Universitas Lampung atau Unila,” ujarnya.

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas