TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). Pembangunan dilakukan melalui program padat karya tunai (PKT).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai program tersebut sangat positif. Menurutnya, ada dua manfaat yang bisa didapat.

“Pertama akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Seperti diketahui masih banyak pondok pesantren dan madrasah yang terkendala penyediaan sanitasi dan air bersih. Padahal di era pandemi seperti sekarang hal itu sangat penting,” ujarnya, Senin (26/4/2021).

Manfaat kedua, sambung alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, hal ini akan bermanfaat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat wabah Covid-19.

“Sebagai perwakilan daerah, DPD akan turut mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Kita akan memastikan MCK yang dibuat tidak asal jadi, namun memenuhi kualitas dan standar higienis,” jelasnya.

Senator asal Jawa Timur ini meminta agar pelaksanaan program padat karya tunai dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat. Utamanya dalam hal penganggaran dan proyek yang dilakukan.

“Kita tidak ingin terulang atau terjadi lagi kasus pengadaan toilet sekolah dasar di Bekasi yang menelan anggaran besar, namun pembangunannya di bawah standar,” katanya.

Di sisi lain, dijelaskan LaNyalla, memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua termasuk dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Jadi program ini juga merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mencapai SDGs. Di sinilah pentingnya perhatian dan keterlibatan lembaga serta kementerian terkait,” jelasnya.

Bagi Mantan Ketua Umum PSSI ini, komunitas pondok pesantren merupakan aset penting Indonesia yang tidak boleh diabaikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan hasil swadaya rakyat, yang mendukung agenda pendidikan bagi semua.

“Perlu affirmative action dari pemerintah. Harus lebih peka dengan memberi dukungan dan perhatian melalui program, terutama bagi pondok pesantren menengah ke bawah,” pungkasnya.

Rencana, di tahun 2021 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan membangun 6.000 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,2 triliun dan mampu menyerap 36.000 tenaga kerja.

Sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun meliputi bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta. (*)