Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD RI Minta Pemda Batubara Investigasi Dugaan Galian C Ilegal

Aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Batubara menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua DPD RI Minta Pemda Batubara Investigasi Dugaan Galian C Ilegal
DPD RI
Ketuda Pemda DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluhan warga di sekitar Sungai Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, terkait aktivitas galian C, menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aktivitas tersebut diduga ilegal.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, aktivitas galian C di Sungai Tanjung, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, sangat meresahkan warga.

"Pemda tidak boleh tinggal diam. Segera lakukan investigasi karena dikhawatirkan galian C yang diduga ilegal itu telah melakukan Pencemaran Lingkungan," tutur LaNyalla, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, yang membuat warga khawatir adalah terancamnya dinding penahan dan bendungan irigasi. Sebab, aktivitas penambangan dilakukan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Apalagi galian tersebut berjarak sekitar 100 meter dari bendungan irigasi.

"Karena pengerukan, dasar sungai jadi dalam. Warga khawatir dinding bendungan dan irigasi sewaktu-waktu akan roboh. Ini saya rasa juga membahayakan," tuturnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini meminta Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Batubara dan Satpol PP segera turun tangan menangani masalah itu.

"Apalagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Batubara, telah mengkonfirmasi bahwa proyek galian C pasir tersebut ilegal. Artinya telah melanggar UU No 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," katanya.

Menurut LaNyalla, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Batubara itu tak hanya merugikan kas negara lantaran tak membayar pajak. Aktivitas ini juga berdampak pada Pencemaran Lingkungan serta dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur daerah.

"Tentunya akan merugikan masyarakat. Sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas serta memberikan sanksi terhadap pelaku penambang pasir ilegal. Pemkab Batubara harus segera melakukan tindakan sebelum terjadi dampak yang lebih besar," paparnya.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas