TRIBUNNEWS.COM - Senator Papua Barat, Filep Wamafma berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersikap transparan dan mendukung adanya audit terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) serta anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus. Oleh karena itu, Filep meminta Pemprov Papua Barat untuk mempublikasikan aliran atau distribusi dana yang bersumber dari dana Otsus termasuk dana hibah.

“Sebagai Senator Papua Barat, saya sangat berharap agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik di Provinsi Papua Barat maupun di Provinsi Papua untuk mempublikasikan aliran dana atau distribusi pembagian dana hibah baik perorangan, institusi maupun kelembagaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus,” jelasnya.

Menurutnya, publikasi aliran dana Otsus tersebut sangat penting dilakukan sebagai bagian dari ketersediaan dan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada pihak manapun ataupun masyarakat yang mengatakan tidak menerima dana Otsus. Sebaliknya, apabila Pemprov Papua Barat bersikap sangat tertutup terkait dengan alokasi dana hibah maupun dana Otsus maka akan banyak berimplikasi terhadap kecurigaan banyak pihak terkait dengan sistem dan mekanisme distribusi dana Otsus serta rincian penggunaannya.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat telah melaksanakan penyerahan bantuan hibah kepada beberapa lembaga di Papua Barat pada Senin, (31/5) lalu. Pemprov Papua Barat menyampaikan bahwa dana hibah tersebut bersumber dari APBD senilai 375 Miliar sekaligus melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 99 tahun 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos.

Filep juga meminta Pemprov Papua untuk melakukan audit dana Otsus dan anggaran-anggaran lain yang bersumber dari dana Otsus. Menurutnya, hal itu juga dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan mengikis ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun dampak kebijakan Otsus di Tanah Papua.

“Saya berharap di akhir masa alokasi dana Otonomi Khusus yang akan berakhir pada bulan November nanti, pemerintah pusat maupun provinsi melakukan audit dana otonomi khusus secara keseluruhan sejak masing-masing pemerintah memperolehnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komite I DPD RI tersebut berpendapat bahwa Pemprov Papua harus menjelaskan sumber dana hibah yang diberikan. Filep mengatakan, hingga saat ini masih terdapat penyatuan sumber dana pemda termasuk dari dana Otsus. Di sisi lain, kondisi yang berbeda terjadi dimana masyarakat Papua secara luas merasa tidak menikmati dana Otsus dan berujung pada aksi-aksi penolakan Otsus di berbagai daerah.

“Apakah bantuan hibah ini bersumber dari dana Otonomi Khusus atau sebaliknya merupakan APBD. Memang kita ketahui bahwa sampai saat ini masih penyatuan sumber pendapatan asli daerah termasuk sumber dana otsus. Oleh sebab itu, mengingat selama ini rakyat merasakan tidak menikmati dan merasa masih ada persoalan mendasar terkait dengan dana otonomi khusus yang berimplikasi kepada penolakan-penolakan otsus di tanah Papua," jelasnya.

Selain mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menganggarkan dana hibah, ia memandang perlu adanya keterbukaan ke publik dan menyampaikan kelompok atau organisasi maupun orang-orang yang menggunakan dan mengelola serta memanfaatkan dana Otsus.

“Audit penggunaan dana Otsus sangat penting sekali agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan kelengahan mekanisme dan kekosongan hukum dalam hal distribusi penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana otsus ini,” jelasnya.

Ia menyampaikan apabila ditemukan penyalahgunaan dana Otsus atau dana APBD lain yang ditemukan oleh BPK, maka dibutuhkan sikap tegas dari aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum. Ia menegaskan di akhir masa Otsus, harus dilakukan audit total terhadap dana Otsus tidak hanya sebatas pembuktian sepihak oleh pemerintah tetapi BPK ataupun institusi hukum lainnya juga melakukan pembuktian terbalik dengan turun ke lapangan dan membuktikan kebenaran-kebenaran alokasi dana Otsus.

“Agar dalil korupsi itu tidak menjadi wacana yang menyasar ke Papua dan Papua Barat dan elit-elit di daerah, maka saya inginkan dan berharap gubernur dan para perangkat pimpinan di daerah untuk melakukan pembuktian khususnya mempublikasikan terhadap siapapun yang menerima dana otsus dan dana hibah. Hal ini sangat bermanfaat sehingga baik organisasi, perorangan, maupun lembaga juga wajib mempertanggungjawabkan secara politik dan secara hukum sehingga asumsi-asumsi bahwa dana otsus tidak bermanfaat dan tidak berhasil itu ada dasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagai instrumen ketatanegaraan dalam konstitusi kita,” terangnya.

Filep juga menyoroti penyaluran dana infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus untuk proyek juga harus dipublikasikan. Hal tersebut termasuk waktu pemberian mandat dan jumlah dana dan hal-hal terkait lainnya sehingga tidak ada satupun pihak yang menjadikan Otsus sebagai salah satu cara untuk mencari keuntungan sepihak.

Selanjutnya, Filep mengatakan bahwa kebijakan rekrutmen pegawai juga sangat penting karena berkaitan dengan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) yang juga harus dipublikasikan. Senator Papua Barat ini melihat bahwa salah satu kelemahan yang terjadi saat ini adalah berkaitan dengan distribusi dan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah daerah membentuk tim khusus dan mempublikasikan siapapun pihak yang secara pribadi maupun organisasi/kelembagaan menerima dana hibah yang bersumber dari dana Otsus.

“Hal ini kita akan minta kepada kementerian keuangan, KPK dan Kemenko Polhukam. Pemerintah pusat akan mendorong adanya perintah dari kementerian dan institusi negara agar pemerintah daerah membuka semua sumber dana Otsus yang dihibahkan kepada masyarakat, kepada organisasi, maupun kepada kelembagaan. Saya pikir ini sangat penting sebagai referensi bagi kita wakil rakyat untuk juga turut memastikan bahwa kepentingan daerah kepentingan rakyat lebih jauh daripada segala-galanya,” tutupnya. (*)