TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen rancangan undang-undang. Hal ini disampaikan dalam rapat finalisasi RUU perubahan kedua UU No.6/2014 tentang Desa di Banten pada Senin (28/6/2021).

Fachrul Razi menjelaskan bahwa kehadiran BPD sangat diperlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.

“Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” ujar Senator asal Aceh tersebut.

Fachrul Razi juga menjelaskan perlunya tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD yang selama ini dirasa masih belum diakomodir. Untuk yang satu ini, Ketua Komite I DPD RI tersebut berharap agar para anggota BPD lebih memiliki kewenangan yang representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana desa. "BPD itu legislator atau senatornya di desa, jadi harus di perkuat kewenangannya dan kinerjanya," tegas Fachrul Razi yabg juga ketua Revisi RUU Desa di DPD RI.

“Tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD harus diperjuangkan nantinya dengan sumber anggaran berasal dari anggaran negara," pungkasnya

Terlepas dari itu, Komite I DPD RI tetap mengapresiasi langkah para anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan desa.

“Komitmen dari para anggota BPD kita mengapresiasinya, dan kita juga mengupayakan dalam revisi RUU Desa ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan semua elemen yang terlibat dalam memajukan desa,” tutur jebolan pascasarjana UI tersebut.

Dengan begitu, para anggota BPD juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa. Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari dasar hukum itu, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (*)