Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Vaksinasi di Jabar Tak Proporsional, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Percepat Distribusi

Sampai berita ini diturunkan, baru sekitar 18,6 juta dosis yang diterima dari target untuk 35 juta jiwa.

Editor: Content Writer
zoom-in Vaksinasi di Jabar Tak Proporsional, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Percepat Distribusi
DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyorot jumlah vaksin yang dipasok ke Jawa Barat. Jabar menargetkan 35 juta jiwa yang divaksin. Artinya, dibutuhkan 70 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan sampai berita ini diturunkan, baru sekitar 18,6 juta dosis yang diterima.

Menurut LaNyalla, masyarakat Jabar memiliki animo yang cukup tinggi terhadap vaksinasi. Sayangnya, hal tersebut tak didukung dengan ketersediaan vaksin.

"Jumlah penduduk dan ketersediaan vaksin tak proporsional. Jangan sampai hal tersebut menurunkan gairah masyarakat untuk vaksinasi. Pemerintah perlu segera merespon kebutuhan sekitar 15 juta dosis per bulan," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Jumat (3/9/2021).

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah merespons cepat hal tersebut dengan proses distribusi vaksin secara maksimal. Sebab, kata dia, pendistribusian yang kurang maksimal akan menghambat percepatan vaksinasi.

"Keluhan masyarakat ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Persoalan vaksinasi ini kewenangannya berada di pemerintah pusat," ujar LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu berharap pemerintah pusat memiliki jadwal dan target pendistribusian, sehingga daerah akan mampu membuat penjadwalan vaksinasi melalui informasi yang terpusat.

"Dengan begitu target pencapaian kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity dapat diprediksi dan ditentukan waktunya," tegas LaNyalla.

Dijelaskannya, jika pemerintah tidak proposional dalam pengiriman vaksin, maka dapat dipastikan vaksinasi akan mengalami pelambatan.

Berita Rekomendasi

"Dan tentu hal ini akan mempengaruhi pada program pemulihan ekonomi," demikian LaNyalla.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas